TAJUK | Produk Legislasi Dewan,  untuk Apa dan Siapa?   

- Periklanan -

PASCAreformasi, terjadi pergeseran kekuasaan pemerintahan yang semula lebih condong ke poros eksekutif  beralih pada penguatan poros legislatif. Salah satu implikasi yang paling terasa dalam praktik ketatanegaraan adalah terjadinya penguatan fungsi legislasi bagi lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semula mandul dalam menyusun produk-produk legislasi menjadi sangat produktif. Idealnya demikian karena fungsi legislasi bagi DPR merupakan amanah konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Apa yang terjadi di pemerintahan nasional segera diikuti di tingkat pemerintahan lokal. Muncullah berbagai rancangan peraturan daerah (Perda) yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Fenomena ini merata di seluruh tanah air. Muncul kegairahan baru dari gedung parlemen untuk membentuk aneka peraturan di tataran lokal. Karena kegairahan ini pula, pemerintah pusat terpaksa membatalkan berbagai Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan alasan-alasan lainnya.

Evaluasi yang ketat dari pemerintah pusat terhadap Perda dari provinsi dan evaluasi Gubernur atas Perda yang dibentuk pemerintah kabupaten/kota tidak menyurutkan kegairahan DPRD (dan pemerintah daerah) untuk terus menambah koleksi Perda-nya. Bahkan keberhasilan merancang dan membentuk suatu Perda dipandang sebagai salah satu tolok ukur produktivitas. Jumlah Perda yang dihasilkan menjadi acuan untuk menilai maksimal tidaknya fungsi lembaga perwakilan. Semakin banyak Perda semakin banyak hal yang bisa diatur.

- Periklanan -

Pertanyaannya kemudian, untuk apa Perda itu dibentuk dan siapa yang akan menerima manfaat terbesar dari terbentuknya suatu Perda. Secara normatif-praktis dapat ditemukan jawabannya dengan membaca naskah akademik sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu rancangan peraturan daerah yang kemudian disahkan menjadi Perda. Tapi tidak cukup hanya mengandalkan jawaban dalam dokumen-dokumen yang tersimpan rapi dalam laci arsip.

Lebih penting dari itu, sejauhmana pemerintahan dijalankan makin efisien dan efektif ketika suatu urusan pemerintah diatur dalam suatu Perda. Lebih penting lagi, sejauhmana rakyat memperoleh layanan pemerintah yang makin maksimal setelah lahirnya berbagai Perda. Pertanyaan ini penting dijawab dengan nurani oleh para anggota DPRD di Sulteng sebelum makin banyak Perda yang dihasilkan tapi tidak kontributif bagi maksud, tujuan, dan manfaat pembentukan suatu aturan.

Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai Perda yang sudah dihasilkan. Perlu dimaksimalkan fungsi pengawasan sebagai fungsi yang tidak terpisahkan dari fungsi legislatif itu sendiri. Tugas wakil rakyat adalah memastikan agar Perda yang dibentuk berlaku efektif. Untuk memastikan hal tersebut maka fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif mesti dimaksimalkan. Tugas DPRD tidak sekadar menyusun dan menetapkan suatu produk hukum daerah tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan efektivitasnya di tangan eksekutif.

Dengan ini akan jelas  bahwa Perda dibuat untuk mengatur urusan-urusan yang menjadi kewenangan suatu daerah otonom. Akan terjawab pula bahwa Perda dibentuk agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Bukan malah membebani rakyat. Bukan pula menjadikan Perda sekadar cara untuk memperbaiki kinerja dan citra anggota DPRD di mata publik. Apalagi menjadikan Perda sekadar siasat untuk memperoleh keuntungan finansial dari anggaran yang disiapkan untuk melahirkan sebuah Perda. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.