TAJUK | Pilkada dan  Netralitas ASN

- Periklanan -

STATUS sebagai aparatur sipil negara (ASN) sangat tidak nyaman dalam suasana pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketatnya aturan yang berkaitan dengan netralitas mengharuskan ASN untuk ekstra hati-hati. Tanpa harus menghadiri kampanye calon atau memberikan dukungan secara langsung,  sanksi sudah siap menanti. Seperti memberi like pada sosial media pasangan calon atau memasang stiker pasangan calon di kendaraan pribadi.

Pengetatan aturan terkait netralitas ASN penting agar Pilkada berjalan fair. Jika ASN tidak netral maka calon petahana atau yang didukung oleh petahana potensial untuk mengambil keuntungan. Seorang petahana selalu dapat memanfaatkan segala fasilitas untuk memobilisasi dukungan ASN. Sementara jumlah ASN beserta keluarganya di setiap daerah cukup signifikan. Dengan kemampuan mobilisasi dari petahana,  sudah dapat dipastikan bahwa sejak awal kompetisi sudah tidak berimbang.

Dengan fenomena seperti ini, maka aturan yang mengetatkan aktivitas ASN selama Pilkada sangat dapat dipahami, meskipun terkesan sangat membatasi ruang gerak dan kebebasan berekspresi. Dengan regulasi yang ada sekarang,  diharapkan sedikit mengurangi tekanan terhadap ASN ketika pihak-pihak yang menentukan karir mereka sebagai birokrasi sedang berlaga dalam Pilkada. Netralitas merupakan wilayah yang aman dari tarik-menarik kepentingan selama Pilkada berlangsung. Tarik-menarik ini akan sangat terasa dialami ASN yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya sedang berkompetisi.

- Periklanan -

Motif ketidaknetralan ASN dalam even politik terutama Pilkada,  sebenarnya tidak tunggal. Ada ASN yang sengaja berpihak atas kepentingan tertentu. Kedekatan dengan calon, baik sebagai balas jasa maupun harapan untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi ketika calon yang didukungnya terpilih, merupakan motif yang paling berbahaya. Dengan motif seperti ini, seorang ASN benar-benar sudah kehilangan jati dirinya sebagai aparat yang harus berdiri di atas semua kepentingan. Tipe seperti ini kerap bertindak melampaui batas-batas kepatutan sebagai ASN profesional.

Ada pula ASN yang terpaksa memihak salah satu calon sebagai pilihan yang paling aman untuk menyelamatkan karirnya di pemerintahan. Tipe seperti ini biasanya tidak terlalu aktif meskipun keberpihakan dan pilihanya sudah kelihatan dari awal. Sebaliknya ada pula ASN  yang mengambil jalan frontal dengan pasangan calon kepala daerah tertentu. Biasanya calon petahana. Sikap frontal itu dilakukan dengan pilihan sadar sebagai bentuk protes dan perlawanan terbuka. Biasanya yang melakoni pilihan ini adalah mereka yang pernah diberhentikan dari jabatan atau tidak pernah dipromosikan.

Bila kembali ke khitah  maka ASN seharusnya tidak berpihak dengan motif apa pun. Para pasangan calon kepala daerah pun mestinya tidak menyeret-nyeret ASN ke dalam pusaran politik praktis yang dampaknya merusak bagi semua pihak. Terutama kepada rakyat yang potensial mendapat pelayanan diskriminatif ketika seorang ASN aktif berpolitik praktis. Kita berharap agar Pilkada yang digelar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Morowali bisa berjalan baik dan tertib. Salah satu indikatornya adalah terjaminnya netralitas ASN di tiga kabupaten tersebut.  (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.