TAJUK

TAJUK | Perlu Tindakan Segera Atasi Buaya Sungai Palu

TEMU WAPRES: Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola selaku Ketua BKPRS bersama para gubernur mengapit Wapres Jusuf Kalla dalam sesi foto bersama, di Baruga Sanghyang Seri, rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (27/2). (Foto: istimewa)
Dilihat

APRIL lalu, Pemprov  menggelar rapat koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulteng. Agendanya membahas keberadaan populasi buaya di Sungai Palu. Jumlah persisnya masih simpang siur. Namun bila tidak ditangani secepatnya, dikhawatirkan keberadaan buaya tersebut dapat mengancam keselamatan warga yang bermukim di sekitar Sungai Palu.

Pascarapat koordinasi lalu, sejauh ini belum ada informasi tentang tindak lanjutnya. Namun kabar tentang seorang penambang pasir di muara Sungai Palu yang diterkam buaya, sudah beredar luas di masyarakat melalui media sosial. Benar. Jufri (33), warga Lorong Malaya Jalan Towua menjadi korban gigitan buaya ketika ia bekerja menambang pasir, Sabtu 2 Juni 2018.

Karena luka yang dideritanya, Jufri dirawat di Puskesmas Bulili. Ini merupakan kasus keempat dalam catatan warga. Meskipun sudah empat warga menjadi korban tapi para penambang tetap bekerja seperti biasa di sungai. Bahkan setelah peristiwa yang menimpa Jufri, seekor buaya muncul lagi di sungai. Warga pun menonton dan menduga, itulah buaya yang semalam menggigit Jufri.

Menarik mencermati fenomena ini. Meskipun buaya telah memakan korban tapi tidak ada upaya dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut untuk memerangi keberadaan buaya yang jumlahnya diperkirakan terus bertambah itu. Meskipun mulai meresahkan tapi warga tidak melakukan perang terbuka untuk menghabisi populasinya. Sejauh ini masyarakat masih bersabar tapi jangan sampai korban bertambah lagi.

Maka dalam kekhawatiran akan munculnya korban baru dan mulai hilangnya kesabaran masyarakat dalam menghadapi ancaman yang makin intens dari keberadaan buaya ini, pemerintah daerah perlu untuk segera bertindak. Solusi yang muncul dalam rapat koordinasi antara Pemprov dengan BKSDA perlu segera ditindaklanjuti. Dicari opsi yang paling memungkinkan untuk dilakukan dengan segera.

Tentu Pemprov dan BKSDA tidak bisa bekerja sendirian. Pemkot penting untuk dilibatkan. Dibutuhkan keterlibatan pihak swasta yang bisa bekerja sama sebagai mitra untuk melaksanakan berbagai opsi yang pernah dimunculkan. Apakah penangkaran wisata, industri, atau konservasi? Apa pun pilihannya kelak, kita berharap agar pemerintah daerah lebih sigap merespons persoalan ini.

Jangan sampai populasi buaya makin bertambah dan bertambah dan benar-benar telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat di sekitar Sungai Palu dan Teluk Palu. Sebelum hal itu terjadi, upaya pencegahan dini akan lebih baik. Dan akan lebih baik lagi sekiranya keberadaan populasi buaya di Sungai Palu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan wisata, industri maupun lainnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.