Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TAJUK | Perbaikan Penghasilan Wakil Rakyat

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi (@jawapos.com)

RAPERDA tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu telah disahkan sebagai Perda. Pembentukan Perda ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Karena merupakan Perda yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Perda serupa juga akan dibentuk di daerah lain. Perda ini akan menjadi instrumen yuridis bagi perbaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Dengan berlakunya Perda hak keuangan maka secara massif para wakil rakyat akan memperoleh penghasilan yang lebih baik melalui berbagai tunjangan plus fasilitas lainnya.

Uang representasi Ketua DPRD akan disetarakan dengan gaji pokok walikota. Uang representasi wakil ketua DPRD ditetapkan sebesar 80 persen dari uang representasi Ketua DPRD dan uang representasi anggota DPRD sebesar 75 persen dari uang representasi Ketua DPRD. Selain uang representasi, kepada anggota DPRD akan diberikan sejumlah tunjangan dan uang paket.

Perbaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dipastikan akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak masalah sepanjang kenaikan penghasilan tersebut juga kontributif bagi peningkatan kinerja seluruh anggota DPRD. Tiga fungsi utama yang diemban diharapkan semakin maksimal seiring dengan kenaikan penghasilan yang diterima.

Lahirnya PP yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD tentu sudah melalui kajian yang panjang. Mencermati berbagai fenomena yang terjadi selama ini kaitannya dengan eksistensi dan peran para wakil rakyat di daerah. Termasuk cara pandang masyarakat yang kerap keliru dan pragmatis terhadap para wakil rakyat yang menyebabkan mahalnya biaya politik.

Dengan dukungan penghasilan yang lebih baik maka para wakil rakyat diharapkan memberikan pendidikan politik yang makin baik pula. Dengan kenaikan penghasilan,  para wakil rakyat diharapkan makin fokus dalam bekerja. Baik untuk kepentingan rakyat maupun untuk tugas-tugas yang diberikan partai. Tidak lagi disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di luar dengan memanfaatkan kedudukan sebagai anggota DPRD yang menyandang fungsi anggaran.

Bijak bagi publik bila merespons hadirnya regulasi baru ini dengan sikap yang objektif dan tetap  kritis. Meskipun bakal menjadi beban baru bagi APBD di setiap daerah namun dalam perspektif yang lebih mendasar diharapkan tetap membawa manfaat yang lebih besar. Sebab jika fungsi perwakilan dijalankan dengan baik maka pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien. Jika hal itu dapat diwujudkan maka manfaat jangka panjangnya akan kembali kepada rakyat itu sendiri.  (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.