TAJUK | Penyegelan SPBU dan Reputasi Pelaku Usaha

- Periklanan -

Ilustrasi penyegelan SPBU. (Foto: Mugni Supardi)

MASYARAKAT dikagetkan dengan penyegelan SPBU di Jalan Soekarno-Hatta Palu yang dilakukan aparat kepolisian. Penyegelan dilakukan setelah petugas tera Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu menemukan adanya indikasi pelanggaran. Ditengarai adanya kecurangan takaran yang telah melampaui ambang batas toleransi yang diizinkan..

Sesuai aturan, batas kesalahan yang diizinkan adalah 0,5 persen bahkan 0,3 persen untuk SPBU yang sudah berpredikat Pasti Pas. Namun berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan tim tera Disperindag Kota Palu, ditemukan kekurangan takaran mencapai 700 mililiter untuk takaran 20 liter atau terjadi kesalahan sekitar 3,5 persen. Kondisi ini terjadi di semua pompa yang ada di SPBU Jalan Soekarno-Hatta.

- Periklanan -

Sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk menemukan barang bukti dan menetapkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban tidak boleh ditawar karena pengurangan takaran disengaja maupun tidak, menyangkut kepentingan publik dan kerugian konsumen. Kepentingan publik karena bahan bakar minyak (BBM) terkait langsung dan mempengaruhi aktivitas masyarakat di semua sektor.

Kerugian konsumen karena pengurangan takaran merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi di SPBU terdapat jenis BBM yang masih disubsidi pemerintah. Upaya pengawasan yang dilakukan Disperindag Kota Palu yang disertai dengan langkah penegakan hukum oleh jajaran kepolisian diharapkan dapat mengedukasi para pelaku usaha tentang pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.

Kecenderungan selama ini kontrol terhadap pelaku usaha seperti SPBU seperti sulit dilakukan oleh pemerintah. Apalagi oleh masyarakat yang dijamin haknya atas informasi mengenai kondisi barang/jasa, didengar pendapat dan keluhannya atas pemakaian barang/jasa, serta mendapat advokasi dan perlindungan apabila dirugikan. Kasus-kasus di mana pihak SPBU menjual BBM dalam jumlah besar untuk industri maupun pengecer sehingga menyebabkan kekosongan stok yang merugikan konsumen yang berhak, sepertinya sudah menjadi hal yang lazim dan tidak tersentuh.

Belum lagi kasus-kasus di mana fasilitas SPBU yang tidak terawat, seperti musalah maupun toilet, selama ini kurang mendapat perhatian. Bahkan ada SPBU di Kota Palu yang menjadikan lokasinya sebagai tempat parkir kendaraan besar sehingga mengganggu kenyamanan konsumen. Kita berharap dengan adanya temuan yang berlanjut pada penyegelan menjadi pelajaran penting bagi para pelaku usaha. Jika sudah terjadi hal yang demikian, bukan hanya kerugian ekonomi yang dialami tapi terutama berkenaan dengan reputasi, nama baik, dan ancaman hukuman pidana. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.