TAJUK | Pemda Mestinya Perbaiki Jalan, Bukan Jalan-jalan 

- Periklanan -

KEMAMPUAN dana pemerintah dan pemerintah daerah selalu terbatas ketika dihadapkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun kesenjangan tersebut dapat diminimalkan dengan mengutamakan alokasi pendanaan untuk sektor-sektor yang sifatnya prioritas dan mendesak. Suatu sektor dianggap prioritas jika memiliki urgensi yang lebih dibanding sektor lainnya. Kemendesakan dapat diukur dari sejauhmana suatu sistem maupun pelayanan publik tidak akan berjalan maksimal jika sektor dimaksud tidak segera dipenuhi.

Dari kedua kriteria tersebut maka perbaikan jalan dapat diklasifikasi sebagai sektor yang prioritas dan mendesak sekaligus. Prioritas karena jalan yang rusak dapat berimplikasi ke sektor-sektor yang lain. Biaya angkutan menjadi mahal. Biaya barang pun akan mengikuti karena distribusinya sangat terkait dengan ketersedian transportasi yang efisien. Perbaikan jalan pun mendesak karena berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Jalan yang rusak menjadi salah satu faktor yang rentan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Maka tidak heran jika masyarakat di berbagai wilayah di Sulteng terus-menerus mengeluhkan jalan yang rusak. Meminta perhatian pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa waktu lalu, warga di Jalan Jamur dan Jalan Delima Palu Barat meminta perhatian Pemkot atas kondisi jalan di wilayah mereka. Demikian pula dengan warga di Kompleks Perumahan Teluk Palu Kelurahan Talise. Hal yang sama menjadi keluhan orang tua siswa di kompleks sekolah Madani yang dua tahun terakhir setiap hari bergelut dengan kondisi jalan yang buruk.

- Periklanan -

Tahun 2017 lalu, masyarakat Dusun Salusu Lanang Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli memprotes pemerintah daerah terkait dengan kondisi jalan yang rusak berat. Jalan yang rusak sekitar 5 Km dengan kondisi berlubang dan berlumpur. Baru-baru ini, warga Desa Salugan juga memprotes pekerjaan pemeliharaan jalan yang melintasi desa mereka. Warga menduga paket pekerjaan jalan Lampasio-Air Terang menggunakan aspal dengan kulitas rendah. Baru sebulan diperbaiki, kini rusak lagi.

Masyarakat yang mempersoalkan jalan yang rusak bukan hanya terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli. Masyarakat di Kabupaten Poso mengeluhkan hal serupa. Terutama kondisi jalan Napu-Poso yang saat ini rusak berat. Pemerintah setempat dan masyarakat meminta pemerintah provinsi segera turun tangan sebab kondisinya yang sudah demikian kritis. Ketika musim hujan, angkutan sayur terpaksa bermalan di jalan akibat kendaraan mereka tertanam lumpur atau terhalang longsoran. Menurut informasi masyarakat setempat, jalur ini terakhir kali diperbaiki pada tahun 2008.

Dengan munculnya keluhan-keluhan masyarakat seperti ini, seharusnya memacu pemimpin daerah untuk lebih banyak turun ke lapangan. Memantau langsung kondisi dan kesulitan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dari situ akan terasah kepekaaan dan akan muncul keberpihakan dalam mengeksekusi anggaran. Kalau pejabatnya terlalu sering jalan-jalan ke luar daerah maka sensivitas untuk memperbaiki jalan di pelosok pasti akan tumpul. Kalau kepala daerahnya lebih banyak di luar daerah maka perhatiannya terhadap jalan di daerahnya akan berkurang.  (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.