TAJUK | Palu Nomoni di Antara Kebutuhan Prioritas Lain 

- Periklanan -

SIKAP kritis sejumlah anggota DPRD Palu terhadap penyelenggaraan even Palu Nomoni yang sudah dua kali dilaksanakan, sangat bisa dipahami. Pertama, berkaitan dengan anggaran yang cukup besar untuk even tersebut. Ini hal krusial karena Pemkot masih dihadapkan  pada berbagai keterbatasan untuk membiayai program-program yang mungkin lebih penting dan mendesak.

Kampung Kaili (Foto: Moh. Salam)

Masih banyak jalan yang butuh perbaikan. Keterbatasan jumlah armada sampah yang menyebabkan program kebersihan kota menjadi tidak maksimal. Pemangkasan anggaran program padat karya yang dikeluhkan masyarakat penerima manfaat. Ini hanya sebagian dari kondisi faktual tentang kota ini,  yang mestinya menjadi pertimbangan Pemkot dalam mengeksekusi program yang lebih urgen dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

- Periklanan -

Kedua, sejauh ini evaluasi terhadap penyelenggaraan even Palu Nomoni belum terpublikasi ke khalayak. Setelah dua kali diselenggarakan, apa manfaatnya bagi warga kota. Baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Proporsionalkah antara hasil yang diperoleh dengan besarnya anggaran yang dialokasikan serta tenaga yang dilibatkan? Justeru versi Pansus DPRD, even ini tidak memberikan dampak ikutan bagi publik. Cenderung hanya dinikmati segelintir orang.

Ketiga, apakah konsep even Palu Nomoni sudah merefleksikan dan mengintegerasikan aspirasi seluruh pemangku kepentingan? Ataukah even yang terkesan seremonial ini hanya refleksi dari obsesi, hasrat, atau hobi pribadi pihak-pihak yang sedang berkuasa? Jika demikian adanya, maka besar kemungkinan, setelah walikota dan wakil walikota berganti, maka even ini pun akan dicoret dari agenda Pemkot.

Bagaimana pun anggaran untuk penyelenggaran even Palu Nomoni sebagian terbesarnya bersumber dari APBD. Penggunaan APBD sebagai bagian dari keuangan negara harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Itu pesan dan mandat dari konstitusi sebagai rambu pemanfaatan uang negara. Maka dalam forum-forum pembahasan APBD, antara eksekutif dan legislatif, mandat konstitusi tersebut harus menjadi spirit yang menjiwai pengambilan keputusan.

Rekomendasi DPRD Palu untuk mencoret  Palu Nomoni dari agenda 2018 sebetulnya sudah mengonfirmasikan ketidakmampuan eksekutif memberikan rasionalisasi tentang urgensi even ini. Akhirnya, meskipun Palu Nomoni tetap dipaksakan pelaksanaannya tahun ini dengan berbagai alasan, tetap akan kehilangan rohnya sepanjang masyarakat pada umumnya, belum merasa menjadi bagian dari even ini. Sinisme publik bahkan sulit terhindarkan, sekiranya dugaan bahwa even ini hanya menguntungkan segelintir orang, benar adanya. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.