Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TAJUK | Mess/Wisma Milik Pemda Mesti Dikelola Profesional

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Inilah Mess Pemda Poso yang terletak di Jalan Samratulangi Palu. (Foto: Budiyanto Wiharto)

KRITIK sekaligus rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Poso kepada Pemkab Poso terkait pengelolaan Mess Pemda sangat konstruktif bagi perbaikan tata kelola aset pemerintah daerah. DPRD mengapreasiasi kebijakan Pemkab melakukan kerja sama dengan pihak ketiga namun pada saat yang sama DPRD mengingatkan agar kerja sama yang dilakukan tetap taat pada aturan hukum yang berlaku.

Salah satu kritikan atau masukan DPRD adalah perbaikan mekanisme kerja sama yang harus merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam aturan tersebut, menurut DPRD,  kerja sama dengan pihak ketiga harus dilakukan dengan mekanisme lelang. Demikian pula proses pembayaran yang harus dilakukan rekanan di awal kerja sama. Bukan setelah kerja sama berjalan.

Masukan ini penting karena dengan proses lelang Pemkab Poso dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut. Sementara pembayaran di awal menegaskan bahwa pihak ketiga yang menjalin kerja sama merupakan perusahaan yang memiliki modal finansial yang cukup sehingga diharapkan dapat bekerja lebih profesional. Bukan perusahaan yang hanya mengandalkan kemudahan dari pemerintah daerah.

Ke depan rekomendasi seperti ini mesti ditindaklanjuti oleh Pemkab  Poso agar keberadaan Mess Pemda Poso di Palu tidak saja memberi kontribusi bagi pemerintah daerah tapi dilakukan secara taat asas. Meskipun masih diperlukan perbaikan tapi keputusan Pemkab untuk tidak mengelola secara langsung Mess Pemda Poso sudah tepat demi efisiensi. Pemkab hanya menerima royalti dari pihak ketiga dan tidak perlu menyiapkan sumber daya sebagai pengelola.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan Wisma Donggala Donggala yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Tipikor Palu sebenarnya tidak perlu terjadi sekiranya Pemkab Donggala sejak awal melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Sistem pengurusan langsung melalui Bagian Perlum sangat tidak efisien. Sebab sumber daya aparatur sipil negara memang tidak dilatih dan siapkan sebagai pengelola wisma yang dikomersialkan.

Akibatnya ditunjuk pegawai harian lepas sebagai pengelola tanpa mekanisme pengawasan yang cukup sehingga penyimpangan yang terjadi sulit terdeteksi secara cepat. Sekiranya menggandeng pihak ketiga sebagai pengelola maka hal-hal yang potensial merugikan Pemkab dapat diatasi atau diantisipasi dengan kontrak yang dibuat. Pengurusan secara langsung yang disertai dengan pendelegasian tugas kepada pegawai harian lepas inilah yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Belajar dari kasus yang terjadi pada pengelolaan Wisma Donggala maka Pemkab di Sulteng yang memiliki wisma atau mess di Kota Palu, sebaiknya melakukan penataan manajemen. Kerja sama dengan pihak ketiga yang dijamin kredibilitas dan profesionalitasnya merupakan pilihan yang paling realistis. Dibanding pengurusan sendiri yang memerlukan sumber daya tambahan dengan beban anggaran untuk perbaikan yang harus dikembalikan lagi ke pemerintah daerah.  (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.