TAJUK | Mengawal Penegakan  Hukum Kasus Korupsi

- Periklanan -

KASUS Setya Novanto alias Setnov mendapat perhatian luas dari masyarakat. Terutama para pengguna sosial media. Setelah peristiwa tabrak tiang listrik terjadi, sosial media dipenuhi dengan olok-olokan terhadap Ketua DPR RI itu. Segera menjadi trending topik di twitter disertai dengan munculnya berbagai meme yang sangat kreatif menyindir perilaku Setnov. Demikian pula di WhatsApp yang tiga hari terakhir juga dipenuhi pesan-pesan yang mengandung ejekan terhadap Setnov. Bahkan pesan-pesan yang sarat dengan olok-olok itu beredar di grup-grup WA kalangan terpelajar.

Begitula respons publik terhadap perilaku pejabat yang dianggap menyimpang dari kelaziman. Itulah sanksi sosial yang segera berlaku terhadap oknum-oknum yang ditengarai kuat menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri alias korupsi. Meskipun proses hukum baru berjalan dan mendapat perlawanan secara hukum (praperadilan) maupun politik tapi sanksi sosial terhadap pelaku tidak terhindarkan. Pada titik ini, tampak bahwa kampanye antikorupsi yang selama ini digalang mulai efektif. Secara pelan tapi pasti, kultur dan kesadaran untuk melawan korupsi mulai tumbuh di masyarakat.

Sebuah fenomena dan perkembangan yang sangat positif. Sebab korupsi bukan lagi sekadar urusan penegak hukum tapi telah memunculkan kesadaran di masyakarat sebagai perilaku jahat yang harus dimusuhi bersama. Dengan dukungan masyarakat yang massif dan meluas maka aparat penegak hukum kita akan termotivasi dan makin percaya diri dalam penegakan hukum terhadap koruptor. Termasuk dan terutama kepada pihak-pihak yang secara politik dan ekonomi dianggap memiliki pengaruh besar. Adanya dukungan masyarakat menjadi modal penting bagi aparat untuk bekerja tanpa keraguan dan ketakutan akan intervensi.

- Periklanan -

Terlepas dari perkembangan yang baik ini, publik pun harus tetap kritis terhadap kinerja aparat penegak hukum yang giat menyasar potensi-potensi penyimpangan/penyalahgunaan uang negara hingga ke pelosok-pelosok desa. Publik harus turut menjaga dan memastikan jangan sampai upaya pemberantasan korupsi melahirkan perilaku koruptif baru yang lebih sadis. Para kepala desa mesti diawasi agar tidak menyalahgunakan dana desa yang dalam kekuasaan pengelolaannya. Pada saat bersamaan harus pula dipastikan bahwa kepala desa terbebas sepenuhnya dari intimidasi yang dilakukan oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi.

Seperti kasus yang baru saja divonis Pengadilan Tipikor Palu. Seorang pegawai Dinas Catatan Sipil dihadapkan ke proses hukum karena tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli dengan barang bukti hasil kejahatan sebesar Rp200 ribu. Terungkap dalam persidangan bahwa yang bersangkutan dimintai oleh oknum penyidik sebesar Rp5 juta dengan kompensasi kasusnya akan dihentikan. Kiranya tindakan-tindakan seperti ini menjadi perhatian masyarakat agar tidak memberikan cek kosong terhadap aparat dalam bekerja. Bahwa korupsi harus dijadikan musuh bersama benar adanya tapi tidak berarti bahwa atas nama pemberantasan korupsi ada aparatur negara yang boleh bertindak semena-mena.

Maka lucuan-lucuan terhadap Setnov mungkin perlu diakhiri. Cukup sudah menjadi hiburan di akhir pekan ini. Mereka yang pro pemberantasan korupsi, terutama di daerah, mestinya lebih kritis terhadap cara kerja aparatur. Penting agar tidak ada lagi kasus pungli yang melahirkan pungli baru. Agar tidak ada lagi orang-orang yang divonis bersalah dan sudah menjalani hukuman badan di lembaga pemasyarakatan tapi setelah melakukan upaya hukum peninjauan kembali ternyata tidak bersalah. Agar tidak ada kasus yang sebetulnya penyimpangan administratif yang dapat dipulihkan tapi dipaksakan sebagai suatu tindak pidana. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.