TAJUK | Memaksimalkan Peran  Ombudsman di Sulteng 

- Periklanan -

Illustrasi (@sheffield.ic.ik)

PADA rapat kerja dengan bupati/walikota se-Sulteng, Gubernur Longki Djanggola menekankan pentingnya sistem pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan sistem ini  merupakan keniscayaan, seiring dengan tuntutan globalisasi yang makin kompleks. Masyarakat dan dunia usaha memerlukan layanan pemerintah yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan terjangkau.  Pemerintah daerah tidak boleh gagap dalam merespons kompleksitas yang timbul dari tuntutan masyarakat dan korporasi yang berhak atas pelayanan prima.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan pemerintah pasti akan memerlukan investasi yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Tapi hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk menunda-nunda pelaksanaannya. Maka rapat kerja gubernur yang selain dihadiri bupati/walikota tapi juga dihadiri para camat se-Sulteng menjadi momentum strategis dalam penyamaan visi dan penyatuan tekad bagi jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulteng.

- Periklanan -

Pada saaat bersamaan, kita berharap agar Ombudsman Perwakilan Sulteng sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, dapat semakin memaksimalkan perannya. Jumlah pengaduan yang relatif banyak diterima oleh Ombudsman Perwakilan Sulteng mengindasikan bahwa pelayanan publik di sejumlah lembaga masih buruk.

Adanya tekad jajaran pemerintah daerah di Sulteng untuk membenahi layanan publik sebagai spirit yang mengemuka dalam rapat kerja gubernur dengan para bupati/walikota diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bila pelayanan publik baik maka masyarakat akan memperoleh berbagai kemudahan. Bila pelayanan publik penuh dengan inovasi maka dunia usaha akan bergairah. Maka peningkatan pelayanan publik sebetulnya adalah salah satu jalan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Harus diakui bahwa selama ini layanan-layanan publik yang dikelola instansi pemerintah bahkan swasta masih kerap dikeluhkan masyarakat. Adanya proses yang berbelit-belit dan terjadinya pungutan liar. Penundaan berlarut dalam urusan-urusan yang seharusnya dapat lebih cepat. Para petugas layanan yang tidak memiliki empati masih merupakan gejala umum yang ditemui di loket-loket pelayanan. Kurangnya pengawasan atasan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan komplain atas pelayanan yang buruk menyebabkan sistem pelayanan tidak mengalami perbaikan.

Akibatnya masyarakat kehilangan waktu untuk bekerja, kehilangan kesempatan untuk berkompetisi hanya karena terkendala pada urusan-urusan administratif yang dikelola aparat-aparat yang tidak bekerja secara profesional. Kiranya, dengan layanan pengaduan yang kini dibuka oleh Ombudsman Perwakilan Sulteng masyarakat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena pelayanan yang baik dan berkualitas merupakan hak masyarakat dan kewajiban bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk mewujudkannya. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.