Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TAJUK | Larangan Kontainer Masuk Kota Diharapkan Efektif  

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi trukpengangkut kontainer. (Foto: Mugni Supardi)

PEMKOT memberlakukan larangan angkutan peti kemas (kontainer) masuk kota sejak 1 Oktober 2017. Sebagai sebuah kebijakan yang bersinggungan langsung dengan berbagai kepentingan, larangan (baca:pengaturan) ini langsung menyulut pro kontra. Larangan ini dianggap positif karena akan sangat efektif untuk mengurai lalu lintas dalam kota yang akhir-akhir ini sudah begitu padat. Di bagian lain, ada pihak yang mengkhawatirkan jika larangan ini diberlakukan akan mempengaruhi iklim investasi. Harga-harga bahan pokok bisa terimbas.

Begitulah setiap kebijakan. Akan selalu ada sisi minus dan plusnya. Namun jika dicermati dalam konteks kepentingan yang lebih besar dan berdimensi jangka panjang maka larangan kontainer untuk beroperasi dalam kota memang sudah waktunya. Bahwa para distributor barang yang telanjur memiliki gudang dalam kota akan kesulitan, sebenarnya jauh sebelumnya sudah ada kebijakan Pemkot untuk melokalisir pembangunan gudang di Kecamatan Palu Utara. Gudang tidak boleh dibangun di dalam kota.

Masalahnya karena kebijakan tersebut belum konsisten dilaksanakan. Pemkot masih selalu memberi ruang kompromistis. Akhirnya ketika gudang masih ditoleransi dibangun di dalam kota maka pada saat yang sama tidak mungkin melarang kontainer masuk kota. Bahwa saat ini Pemkot mengambil langkah yang lebih serius dengan menerapkan larangan bagi kontainer masuk kota, sebetulnya bukan hal yang baru. Sebab larangan ini satu paket dengan larangan membangun gudang dalam kota yang sudah dicanangkan sejak Walikota H Baso Lamakarate dulu.

Mengingat rentang waktu yang sudah cukup panjang untuk memberi kesempatan bagi para pelaku usaha menyesuaikan dengan aturan yang ada maka kurang beralasan jika ada anggapan kurang sosialisasi. Kepentingan umum mesti diutamakan dibanding kepentingan-kepentingan yang lain. Pengaturan lalu lintas yang berimplikasi pada sejumlah larangan merupakan konsekuensi tidak terelakkan dalam perkembangan Kota Palu yang cukup pesat akhir-akhir ini.

Kalau para pedagang kaki lima (PKL) harus tunduk pada aturan maka hal yang sama harus berlaku pula pada pelaku usaha besar. PKL tidak boleh berjualan di sisi jalan, karena selain mengganggu estetika juga menyebabkan kemacetan. Hal serupa berlaku pula pada  kontainer yang masih melintas di ruas-ruas jalan di dalam kota. Keberadaannya menyulut kemacetan bahkan potensial menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pemkot sebenarnya sudah cukup bijak dengan memberlakukan aturan pada waktu-waktu tertentu, kontainer masih diizinkan masuk kota. Masyarakat secara umum pasti mendukung kebijakan ini. Maka diharapkan agar Dinas Perhubungan Kota Palu konsisten melaksanakannya. Bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang merasa terganggu dan kurang puas, hendaknya dilakukan langkah-langkah persuasif.

Beri pemahaman bahwa semua dilakukan untuk kepentingan publik yang jauh lebih besar. Di berbagai kota larangan serupa bahkan sudah lama diberlakukan. Pengaturan sebagai pelaksanaan fungsi pemerintah dibutuhkan agar terjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.