TAJUK | Kontraktor Tidak Boleh   Sepelekan Hak Publik

- Periklanan -

Tumpukan materian hasil galian drainase lama yang tidak habis terbuang masih tersisa bersama material pasir yang akan dilakukan pengecoran. Selain berbahaya bagi pengendara, debunya juga sangat mengganggu pengendara dan warga sekitar. (Foto: Mugni Supardi)

PEKERJAAN drainase di sepanjang Jalan S. Parman yang sedang berlangsung saat ini mulai dikeluhkan pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di jalur tersebut. Keluhan terkait dengan cara kerja rekanan dan penempatan material yang terkesan kurang memperhitungkan kondisi jalan yang setiap hari selalu padat dengan lalu lintas.

Bahwa perbaikan drainase menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, itu merupakan hal yang sudah pasti. Namun tidak berarti bahwa dampak negatif dari aktivitas tersebut tidak bisa diminimalkan. Bila pihak rekanan beriktikad baik dan peka terhadap keadaan, berbagai cara dapat dilakukan untuk mengurangi dampak yang potensial menimbulkan gangguan dan bahkan mengancam keselamatan publik.

Bahwa perbaikan drainase merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan publik untuk lingkungan yang bebas dari banjir tidak serta merta menjadi alasan pembenar bagi pekerjanya untuk melakukan apa saja selama pekerjaan tersebut dilaksanakan. Sebelum pekerjaan dimulai, sudah harus diperhitungkan secara matang metode-metode yang harus diterapkan agar pekerjaan yang dilaksanakan meskipun berdampak tapi tidak sampai merugikan pihak lain.

Itu cara kerja rekanan profesional yang berpengalaman. Profesionalitas itu tidak hanya diukur dari kualitas kerjanya dan ketepatan waktu pekerjaannya tapi termasuk bagaimana meminimalkan dampak yang timbul selama pekerjaan berlangsung. Menggali drainase di dalam kota, di jalur yang cukup padat tidak boleh menerapkan pendekatan yang sama ketika membangun jembatan di ujung dusun yang sepi.

- Periklanan -

Masalahnya karena masih banyak kontraktor atau rekanan yang abai terhadap masalah seperti ini. Kurang peduli dan tidak memiliki respek terhadap publik sebagai pembayar pajak yang membiayai proyek yang dikerjakan. Pokoknya yang penting pekerjaan selesai dan kontrak ditunaikan. Tidak peduli terhadap kepentingan umum maupun kepentingan pihak ketiga yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Tidak sedikit kontraktor yang bertabiat seperti ini. Seperti penebangan pohon di sekitar Kampus Universitas Tadulako beberapa waktu lalu. Karena ketidakhati-hatian dan kurangnya respek terhadap pihak lain maka ada pohon yang tumbang dan menghantam pagar kampus. Padahal dengan robohnya pagar tersebut, kampus tidak saja dirugikan karena pagar rusak tapi dengan robohnya pagar, ternak masuk kampus dan merusak tanaman yang sudah dipelihara susah payah.

Terhadap rekanan seperti ini dapat dimintai tanggung gugat secara hukum. Tidak hanya memperbaiki pagar yang roboh tapi juga harus mengganti tanaman yang rusak sebagai konsekuensi lanjutan dari kerusakan pagar. Demikian pula jika ada kontraktor yang menggali drainase dan merusak jaringan pipa PDAM. Gugatan serupa dapat dilayangkan. Bukan saja soal pipa yang rusak dan mudah diganti. Tapi kerugian yang diderita konsumen PDAM akibat kebocoran pipa jauh lebih besar dan berdampak luas ke masyarakat.

Kiranya, ini menjadi perhatian para rekanan yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Kepada mereka perlu dibekali pemahaman tentang pentingnya respek dan etika bekerja di ruang publik. Tidak boleh bekerja serampangan dan menganggap kepentingan masyarakat dan pihak ketiga dapat diabaikan ketika pekerjaan masih berlangsung.

Cara pikir seperti ini jelas keliru dan menyesatkan tapi melihat realitas yang ada sekarang ternyata masih ada rekanan yang menganut paham itu.  Publik harus makin kritis. Hak-hak mereka untuk memperoleh kenyamanan di ruang publik tidak bisa dikorbankan begitu saja dengan alasan sedang berlangsung pekerjaan proyek pemerintah yang juga dimaksudkan untuk kepentingan umum. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.