TAJUK | Konflik Berlarut, Masyarakat dan Perusahaan Merugi 

- Periklanan -

KEHADIRAN sebuah perusahaan di suatu wilayah diharapkan memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Komitmen seperti ini harus dibangun sejak awal dan dilaksanakan secara konsisten. Perusahaan diberi izin oleh pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA). Keuntungan finansial diperoleh perusahaan dari aktivitas tersebut. Negara menerima pembayaran pajak. Lapangan kerja baru terbuka.

Tapi jangan lupakan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan beraktivitas. Sebab merekalah yang menerima dampak lingkungan maupun sosial secara langsung. Konflik antara perusahaan dengan masyarakat kerap terjadi karena tidak terbangunnya kesepahaman awal tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Semua harus dibereskan dari awal sehingga tidak menjadi potensi konflik yang dapat muncul kapan saja.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Pemkab Morowali Utara (Morut) terkait konflik antara PT Bukit Makmur Istido Nikeltama (Bumanik) dengan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Petasia Timur diharapkan membuka jalan terbangunnya kesepahaman bagi kedua belah pihak. Lazimnya masyarakat menuntut agar perusahaan dalam aktivitasnya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan. Tuntutan ini wajar karena dalam jangka panjang,  masyarakat sekitarlah yang akan menanggung dampaknya.

- Periklanan -

Tuntutan lain agar masyarakat diberi kesempatan untuk direkrut sebagai tenaga kerja di perusahaan. Tuntutan ini pun sangat wajar adanya. Sebab jangan sampai masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di kampung sendiri. Hanya saja, untuk masalah ini tuntutannya harus proporsional. Disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan perusahaan. Tidak kalah pentingnya adalah memastikan hak-hak masyarakat terkait ganti rugi lahan yang digunakan oleh perusahaan sudah klir dari awal.

Pada titik inilah pemerintah daerah berfungsi sebagai mediator untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah harus menjadi pihak yang netral. Sebab ketika izin diberikan kepada sebuah perusahaan maka harus ada jaminan kepastian hukum untuk melaksanakan aktivitas. Ketika izin sudah dikeluarkan,  tidak boleh lagi ada anasir-anasir lain yang potensial menjadi penghambat. Sebab jika ini terjadi, citra Kabupaten Morut akan buruk di mata investor.

Pada saat bersamaan pemerintah daerah harus pula memastikan bahwa perusahaan harus selalu taat asas dalam menjalankan usahanya. Setelah izin dikeluarkan,  pengawasan tetap harus dilakukan secara berkala. Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen perizinan dipatuhi dalam pelaksanaannya. Diterbitkannya izin tidak berarti menutup peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan dan menuntut hak-haknya yang terabaikan.

Kita berharap agar kisruh yang terjadi antara masyarakat dengan manajemen PT Bumanik dapat segera diakhiri. Semakin lama dan berlarut konfliknya maka kedua pihak yang akan dirugikan. Perusahaan kehilangan waktu dan berarti kehilangan keuntungan. Masyarakat pun demikian. Kehilangan kesempatan untuk memperoleh nilai tambah dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Agar tidak berlarut-larut maka komunikasi antara kedua pihak yang harus diintensifkan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh serta didasarkan pada iktikad baik. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.