TAJUK | Kondisi SDN 1 Kolonodale Lahirkan Ketimpangan 

- Periklanan -

Salah satu ruang kelas SD Negeri 1 Kolonodale dalam kondisi seadanya. (Foto: Ilham Nusi)

SEKOLAH rusak dengan fasilitas yang serba berketerbatasan sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit untuk dicari. Di wilayah pedalaman terpencil, masalah seperti ini masih menjadi pemandangan umum. Gedung rusak, fasilitas pendukung yang tidak memadai, bahkan jumlah tenaga pendidik yang masih kurang. Tapi itu biasanya hanya terjadi di wilayah-wilayah yang akses transportasinya masih sulit dijangkau. Jangankan sekolah, jalan ke wilayah itu pun masih sulit ditembus dengan perjalanan normal.

Namun yang agak mengherankan karena kondisi sekolah dengan ilustrasi di atas justeru masih ditemui di Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang nota bene merupakan ibu kota kabupaten. Tepatnya SDN 1 Kolonodale yang berdiri sejak tahun 1951. Bahkan konon di sekolah ini pula Bupati Morowali Andi Muhammad menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Berada di ibukota kabupaten dengan latar belakang histroris yang cukup panjang maka tidak masuk akal jika sekolah tersebut dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tapi itulah kenyataannya. Karena kekurangan meja, pada setiap ujian nasional dilaksanakan, setiap murid mengumpul Rp10 ribu untuk membeli bahan yang digunakan untuk melapisi meja yang berlubang.

- Periklanan -

Di tempat lain, siswa sudah patungan untuk pengadaan atau pemeliharaan pendingin ruangan. Agar proses belajar mengajar berlangsung nyaman. Secara tidak langsung inilah salah satu kondisi yang menjadi faktor terjadinya ketimpangan di dunia pendidikan. Sebagian anak memperoleh pengajaran di sekolah yang lengkap fasilitasnya plus memadai kualitas dan kuantitas pendidiknya. Sementara di tempat lain, sebagian anak terpaksa belajar dengan fasilitas seadanya.

Tentu tidak adil jika mengharapkan hasil yang sama. Sebab standar proses pembelajarannya pun jauh berbeda. Maka tidak ada pilihan lain, terhadap kondisi SDN 1 Kolonodale, Pemkab Morut mesti mencarikan solusi yang tepat dan mestinya cepat. Agar potensi ketimpangan itu tidak berlarut-larut. Supaya semua anak di Kabupaten Morut terpenuhi hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Dengan tereksposnya kondisi SDN 1 Kolonodale ke publik, Bupati Aptripel Tumimomor pasti tidak tinggal diam. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang berkompeten mesti dipanggil untuk diberi arahan. Kalau pun sudah pernah dianggarkan perbaikannya lalu dibatalkan karena suatu alasan, seharusnya ada alternatif penyelesaian. Tidak membatalkan begitu saja tanpa solusi. Sebab yang dirugikan adalah peserta didik di sekolah itu.

Jika pemerintah daerah memiliki komitmen membangun daerah lewat perbaikan pendidikan pasti ada solusi. Dalam menghadapi persoalan seperti ini, para pengambil kebijakan sebenarnya sedang diuji. Kalau semua normal-normal saja dan dihadapi dengan cara yang rutin-rutin saja, rasa-rasanya semua orang juga bisa. Padahal mereka yang diangkat sebagai pimpinan OPD apalagi dipilih sebagai bupati adalah orang-orang pilihan yang diharapkan punya kapasitas dan kapabilitas untuk menyelesaikan persoalan yang tidak biasa. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.