TAJUK | Komunikasi Elegan, untuk Solusi Terbaik  

- Periklanan -

LANGKAH mediasi yang diinisiasi Polres Buol terkait permasalahan yang timbul antara Pemkab Buol dengan PT Hardaya Inti Plantation (HI) diharapkan menjadi kunci bagi terbukanya dialog dan tercapainya saling pengertian di antara kedua pihak. Keengganan Pemkab memberikan perpanjangan izin terminal khusus (Tersus) dan ancaman PT HIP untuk menutup perusahaan jika izin tidak diperpanjang jelas bukan sebuah jalan penyelesaian yang baik dan bijak.

Mempertahankan arogansi seperti ini hanya akan melahirkan kerugian bagi kedua pihak. Sebaliknya,  dengan mencoba membangun komunikasi yang elegan  serta dilandasi semangat untuk mencari solusi terbaik, sangat terbuka peluang untuk penyelesaian masalah secara bijak dan bermartabat. Ketegangan antara pemerintah dan perusahaan potensial menyulut ketegangan yang lebih keras di kalangan bawah. Antara masyarakat yang bekerja pada perusahaan dengan masyarakat yang kontra terhadap perusahaan sejak awal.

Jika kondisi ini dibiarkan menjadi bola liar, implikasi yang potensial timbul sangat mengkhawatirkan. Inilah yang perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhitungan. Pemerintah daerah membutuhkan investor untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pihak investor juga membutuhkan wilayah untuk membuka usahanya. Maka tidak ada pilihan lain bagi keduanya,  kecuali membangun hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang boleh merasa paling dibutuhkan sehingga bertindak arogan.

- Periklanan -

Seandainya PT HIP meninggalkan Kabupaten Buol karena izin Tersus tidak diperpanjang maka hal itu akan menjadi catatan buruk bagi daerah tersebut di mata investor,  dalam negeri maupun luar negeri. Dianggap tidak ada jaminan kepastian hukum. Demikian halnya dengan PT HIP,  bila tidak mampu menjadi “tamu” yang pandai membawa diri maka hal tersebut akan tercatat sebagai jejak yang tidak baik. Akan selalu menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di suatu daerah ketika hendak mengembangkan usahanya di tempat lain.

Pemda wajib memfasilitasi dan memberikan kemudahan berusaha. Sebaliknya, perusahaan harus taat asas dan patuh terhadap segala aturan yang berkaitan dengan penanaman modal, perizinan, pajak, dan lingkungan hidup. Bila kedua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing maka konflik kepentingan dan ketegangan hubungan bisa diminimalisir. Perseteruan kadang mengemuka di permukaan ketika ada salah satu pihak yang memiliki agenda dan keinginan yang disembunyikan.

Peristiwa hari-hari ini penting diambil hikmahnya. Kedua pihak mesti duduk bersama. Bicara apa adanya secara terbuka supaya masyarakat ikut tahu. Baik masyarakat yang berdiri di belakang perusahaan maupun masyarakat yang berada di seberang dan sedang menuntut pemerintah agar tidak mengeluarkan izin atas permohonan 10 ribu Ha lahan yang sudah diajukan PT Cipta Cakra Murdaya Group.

Tugas masyarakat adalah mengontrol pemerintah dan perusahaan sekaligus.  Sebab kehadiran investor di Kabupaten Buol harus bermakna bagi kesejahteraan bersama. Bukan hanya mendatangkan kemakmuran bagi segelintir elite. Jika itu disinyalir pernah terjadi di masa lalu,  maka sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk mengakhirinya. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.