TAJUK | Keterangan Ahli dalam Proses Peradilan Pidana

- Periklanan -

DIKABULKANNYA upaya hukum peninjauan kembali (PK) Moh Iqbal Pakamundi selaku Direktur PT Anukana Utama Jaya yang sempat divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulteng tahun 2012, mulai dikaitkan dengan keterangan ahli dalam proses penyidikan. Menurut Arif Sulaiman, penasehat hukum Iqbal, sesuai putusan PK, sangat jelas bahwa apa yang diterangkan oleh ahli di tingkat penyidikan hingga dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada proses persidangan, sama sekali tidak terbukti.

Lebih lanjut menurut Arif Sulaiman, pada pemeriksaan setempat ketika persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Palu, keterangan yang diberikan oleh ahli teknik itu tidak terbukti sehingga majelis hakim membebaskan kliennya. Namun sebagaimana diketahui dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, hakim berpendapat lain. Iqbal kemudian divonis tujuh tahun enam bulan penjara dengan denda senilai Rp200 juta subsidair enam bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp774.949.407,- subsidair dua tahun penjara.

Dengan terbitnya putusan PK, Syafruddin A Datu yang juga penasehat hukum Iqbal, menjajaki untuk melaporkan ahli, yang dinilai berperan mengantar kliennya ke meja hijau, ke Mabes Polri dengan dugaan telah memberikan keterangan palsu. Laporan yang dimaksudkan penasehat hukum sebenarnya sah-sah saja. Namun perlu pula dipertimbangkan dengan cermat dan saksama bahwa keterangan seorang ahli dalam proses peradilan pidana hanyalah salah satu alat bukti sah yang diatur dalam KUHAP. Selain, keterangan ahli, ada alat bukti lain, yakni keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

- Periklanan -

Artinya, ketika menjatuhkan vonis, hakim tentu merujuk pada sejumlah alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri bahwa sebuah tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim tidak akan gegabah untuk menjatuhkan vonis hanya berdasarkan keterangan ahli semata. Bahkan dalam menjatuhkan putusan, bisa saja keterangan ahli diabaikan jika hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti lain lebih menyakinkan untuk mengantar pada sebuah vonis yang adil dan valid.

Pada alur pikir ini, berarti keterangan ahli bukanlah segalanya. Karena itu pula, menjadi tidak relevan dan terkesan sangat berlebihan jika seorang ahli harus dituduh memberi keterangan palsu hanya karena keterangan yang diberikan bertentangan dengan putusan akhir yang diberikan oleh hakim. Pertanggungjawaban seorang ahli yang dihadirkan dalam peradilan pidana merupakan pertanggungjawaban yang bersifat akademis. Kalau keterangannya keliru, kurang berbobot, atau bertentangan dengan pendapat umum atau ahli yang lain, maka taruhannya adalah reputasi akademiknya. Bukan dilaporkan ke polisi dengan dalil dugaan memberi keterangan palsu.

Sebab dalam memberikan keterangan, seorang ahli berada pada posisi yang netral. Keterangannya didasarkan pada kepakaran dan keilmuannya. Tugas ahli adalah menerangkan suatu kasus dari sudut keilmuannya. Bukan berdasarkan keinginan pihak-pihak yang menghadirkannya di persidangan. Bisa saja seorang ahli yang dihadirkan JPU justeru menguntungkan pihak terdakwa dan sebaliknya ahli yang dihadirkan pihak terdakwa justeru menguntungkan JPU. Sangat tergantung dengan kemampuan para pihak bertanya dan menggali pendapat seorang ahli dalam persidangan.

Tapi toh semua akan kembali pada penilaian majelis hakim. Sebab itu, kurang bijak rasanya seorang penasehat hukum bila melangkah terlalu jauh dengan mempersoalkan hal-hal yang mungkin sudah tidak terlalu relevan dengan kepentingan klien secara langsung. Sebagai bagian dari penegak hukum, sebaiknya para penasehat hukum/advokat turut berkontribusi melakukan pendidikan hukum bagi masyarakat. Pendapat ahli dapat dibantah dengan pendapat ahli yang lain. Putusan kasasi dapat dilawan dengan upaya hukum luar biasa melalui PK. Itulah jalur hukum dan sudah ditempuh dengan hasil yang sangat baik. Jangan lagi keberhasilan ini dinodai dengan hal-hal yang tidak perlu dan kurang mendidik bagi ketertiban kita dalam berhukum. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.