TAJUK | Kebersihan Kota dan Upah Layak bagi Buruh Angkut Sampah

- Periklanan -

DPRD Palu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan buruh angkut sampah/petugas kebersihan yang dipekerjakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). RDP diagendakan untuk merespons tuntutan petugas kebersihan terkait permintaan kenaikan gaji dan penolakan pengurangan jumlah buruh dalam setiap armada.

Para petugas kebersihan meminta agar tahun 2018 ini gaji mereka dinaikkan dari Rp17.500 untuk sopir dan Rp15.000 untuk buruh per setiap pengangkutan. Tuntutannya lainnya, agar formasi lima buruh dan satu sopir dalam setiap armada tetap dipertahankan sebab tahun ini Pemkot menetapkan hanya empat buruh untuk setiap armada.

Tuntutan kenaikan gaji bagi para buruh sebetulnya sangat manusiawi. Pekerjaan yang mereka lakukan memiliki risiko yang cukup tinggi. Setiap hari bergelut dengan sampah dengan alat kerja dan proteksi diri seadanya, sangat berisiko terhadap kesehatan sehingga perlu dihargai dengan upah yang layak.

Pada aspek yang lebih luas, pemberian upah layak bagi petugas kebersihan tidak terpisahkan dari komitmen untuk mewujudkan Kota Palu yang bersih dan indah. Buruh angkut sampah memiliki peran yang menentukan dalam sistem pengelolaan sampah dan kebersihan kota.

- Periklanan -

Sebab betapa pun tingginya partisipasi masyarakat untuk membersihkan di lingkungannya tanpa dukungan armada pengangkut sampah tidak akan tuntas. Sampah yang telah dibersihkan akan ditumpuk kembali tanpa diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kelemahan dan keluhan masyarakat selama ini salah satunya adalah adanya tumpukan sampah yang terlambat diangkut ke TPA.

Oleh karena itu, jika Pemkot menghendaki kota yang bersih maka harus dimulai dari ketersediaan armada pengangkut sampah plus meningkatkan kinerja buruh pengangkut sampah. Untuk peningkatan kinerja dibutuhkan dukungan upah yang layak bagi para buruh. Jika upah yang diberikan sudah dinilai layak maka Pemkot pun dan bertindak tegas terhadap buruh yang tidak disiplin dan berkinerja buruk.

Penanganan sampah dan kebersihan kota menuntut komitmen walikota dan DPRD sebagai wakil rakyat. Pada masa pemerintahan Rusdy Mastura bahkan digagas program padat karya yang selain membuka lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap juga diarahkan untuk kebersihan kota. Hasilnya cukup menggembirakan.

Di seluruh kelurahan, titik yang selama ini tidak tersentuh oleh warga menjadi bagian pekerjaan dari penerima manfaat padat karya. Begitu pula ketika HM Hidayat Lamakarate menjadi Penjabat Walikota, masalah kebersihan dan penghijauan kota menjadi fokus perhatian. Ada upaya tersistem dengan dukungan anggaran yang cukup untuk menjadikan Palu sebagai kota yang bersih.

Sangat disayangkan karena belakangan ini program padat karya sudah dihapus. Demikian pula program Save, Green, and Clean sudah tidak terdengar. Yang terjadi justeru adanya aksi protes para buruh angkut sampah yang merupakan salah satu pemegang peran kunci dalam mewujudkan Kota Palu yang bersih. Dengan gejala semacam ini, sepertinya kita masih akan meraba-raba bagaimana wajah Kota Palu di hari-hari yang akan datang. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.