TAJUK | Jalan Berliku Pencari Keadilan

- Periklanan -

SALAH satu tujuan klasik dari hukum adalah kepastian. Namun dalam praktik, hukum  justeru kerap diliputi dengan ketidakpastian. Apa yang dialami Moh Iqbal Pakamundi adalah narasi betapa hukum dengan segala prosesnya sarat dengan hal-hal yang tidak terduga. Selaku Direktur PT Anukana Utama Jaya yang mengerjakan proyek pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulteng tahun 2012, Iqbal sempat menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Palu.

Kehidupan penjara harus dijalani karena vonis Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan petikan putusan MA Nomor 2118 K/Pid.Sus/2015 yang ditandatangani oleh Hakim Agung, Artidjo Alkostar Rabu 8 Juni 2016, ia divonis 7 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, Iqbal juga didenda senilai Rp200 juta subsidair 6 bulan penjara, dan membayar uang penganti senilai Rp774.949.407 subsidair 2 tahun penjara. Total anggaran proyek gedung serbaguna mencapai Rp6,4 miliar.

Kasus ini sampai ke MA setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU)  mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Palu. Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2014/PN Pal Tahun 2014 yang dibacakan 24 Desember 2014, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

- Periklanan -

Atas putusan kasasi MA, Iqbal dan sejumlah terpidana lain pada tahun 2016 dieksekusi ke Lapas Palu. Namun upaya mencari keadilan tidak berhenti seiring dengan eksekusi yang dilakukan jaksa. Pada Januari 2017 lalu, melalui kuasa hukumnya, Iqbal mendaftarkan permohonan peninjauan kembali (PK) ke MA. Pada 7 Agustus 2017, turunlah putusan PK yang mengabulkan permohonan Iqbal. Hakim PK membatalkan putusan MA pada tingkat kasasi. Dengan putusan ini pula Iqbal dibebaskan dari Lapas.

Dari vonis PN Palu sampai terbitnya putusan PK butuh waktu hampir tiga tahun. Belum lagi dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan, tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain waktu yang panjang, seorang yang diduga, disangka, didakwa, sampai divonis melakukan tindak pidana korupsi pasti mengalami tekanan mental yang luar biasa. Di satu sisi kehilangan waktu untuk bekerja tapi pada sisi yang lain harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk keperluan melakukan pembelaan hukum.

Dengan peristiwa ini, kiranya aparat penegak hukum kita, polisi dan jaksa, sejenak berefleksi diri. Bahwa korupsi harus dibasmi, semua pasti sepakat. Tapi proses-proses yang mendahului harus diteliti secara cermat dan objektif. Cermat berarti penuh dengan kehati-hatian untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Karena dari status tersangka inilah pintu awal dibuka untuk mengantar seseorang ke pintu penjara. Objektif berarti penetapan tersangka harus berdasarkan bukti yang kuat dan tidak sekadar didorong oleh syahwat yang kuat untuk menggiring seseorang ke meja hijau.

Bagi hakim di tingkat pertama, ini juga menjadi pelajaran penting. Jangan pernah ragu membebaskan seseorang yang nyata tidak bersalah hanya karena khawatir jaksa melakukan kasasi dan kasasi tersebut dikabulkan hakim MA. Putusan PK yang mengabulkan permohonan Iqbal Pakamundi menjadi bukti bahwa putusan kasasi dapat saja dikoreksi bila terdapat suatu keadaan baru atau adanya putusan yang memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok. Jalan mencari keadilan memang berliku tapi harus ditempuh oleh orang yang menyakini dirinya tidak bersalah. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.