TAJUK | Hibah KONI Berujung Dugaan Korupsi 

- Periklanan -

HIBAH yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menunjang program dan kegiatan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di daerah rentan untuk disalahgunakan. Seperti yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Terkait dugaan penyalahgunaan dana KONI Kota Palu tahun 2014-2015, Kejari Palu telah menetapkan dua orang tersangka. Kedua tersangka telah ditahan di Rutan Maesa Palu. Terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp837 juta. Pada APBD Kota Palu Tahun 2014, KONI Kota Palu mendapat jatah Rp2,7 miliar yang dicairkan dalam dua tahap.

Hal serupa terjadi di Kabupaten Parimo. Kejari Parimo yang menangani kasus ini telah menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara setelah melalui ekspose perkara yang dilakukan bersama auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng. Kejari Parimo melakukan penyelidikan penggunaan dana KONI Parimo dari tahun 2010-2015. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan Kejari Parimo menargetkan penyidikan dapat dirampungkan bulan ini untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palu.

- Periklanan -

Bukan hanya di Kota Palu dan Kabupaten Parimo. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Donggala. Kasus KONI Donggala ditangani oleh Polres Donggala. Meski prosesnya sudah berlangsung lama, namun Polres Donggala tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus adanya dana sekitar Rp400 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada tahun 2014 silam, KONI Donggala mendapat hibah dari APBD sebesar Rp1,4 miliar.

Kita amat prihatin mencermati kasus-kasus di atas. Sebab dana miliaran dari APBD yang sejatinya digunakan untuk meningkatkan prestasi olahraga di masing-masing daerah justeru terindikasi kuat hanya dinikmati pihak-pihak tertentu. Uang rakyat untuk pembinaan atlet yang diharapkan mengharumkan nama daerah justeru disalahgunakan. Maka pantas saja jika prestasi olahraga kita memburuk dan para atlet kurang mendapat perhatian karena dana yang diperuntukkan untuk hal tersebut telah mengalir ke saku pihak lain.

Pemberian hibah ke organisasi seperti KONI memang sangat rentan untuk bermasalah. Dari awal, masalah itu dapat muncul ketika nilai rupiah yang tertera di atas kertas tidak sepenuhnya sampai ke tangan pengurus. Pada keadaan seperti ini, organisasi dan pengurus sebenarnya hanya menjadi korban. Kemungkinan lain, keseluruhan dana ditransfer kepada pengurus namun penyalahgunaan dilakukan oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Lebih parah lagi, jika dana sudah tidak cukup dari awal dan dalam proses pengelolaannya juga bermasalah lagi.

Selain kemungkinan-kemungkinan di atas, masalah lain bisa terjadi. Penggunaan dana tahun 2014 yang baru diaudit tiga tahun kemudian karena adanya proses hukum juga menjadi soal tersendiri. Meskipun menggunakan uang negara tapi sumber daya pengelola keuangan di organisasi seperti KONI tidak boleh disamakan dengan instansi pemerintah. Kebutuhan-kebutuhan dana di KONI kerap kali tidak selalu simetris dengan sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Ini yang harus dipahami sehingga proses hukum terhadap masalah-masalah yang muncul di organisasi penerima hibah tidak menggunakan kacamata kuda. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.