TAJUK | Hak Imunitas Dewan  dan Aturan Adat

- Periklanan -

SUATU hari di gedung DPRD Palu, Hamsir salah seorang anggota DPRD Palu dari Partai Hanura,  menyatakan penolakannya bila anggota dewan diwajibkan memakai siga (tutup kepala adat Kaili). Penolakan itu muncul sebagai reaksi atas usulan anggota DPRD lainnya yang menghendaki agar anggota dewan turut menggunakan siga sebagaimana yang telah diberlakukan bagi seluruh jajaran Pemkot. Bagi Hamsir, tidak boleh ada ketentuan yang mengikat terkait penggunaan siga bagi anggota DPRD yang cara berpakaiannya diatur dengan Tatib. Cukup bersifat imbauan.

Belakangan pernyataan Hamsir mendapat reaksi dari sejumlah pihak. Ada pihak yang mengajaknya debat terbuka hingga yang menggolongkan pernyataan tersebut sebagai salambivi sehingga dapat dikenakan givu (sanksi). Munculnya pernyataan-pernyataan seperti sebenarnya positif saja, dilihat dari perspektif adanya kegairahan baru di masyarakat untuk mengembalikan nilai-nilai adat plus pemberlakuan sanksi atas pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut.

Meskipun demikian, mereka yang membuat pernyataan harus pula lebih bijak dan cermat. Bijak berarti tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan sanksi. Sebab nilai-nilai luhur yang berlaku universal menyepakati bahwa sanksi adalah cara paling akhir untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran. Bisa saja mereka yang dianggap bersalah cukup dinasehati dan diingatkan. Penegakan hukum tidak perlu dengan cara yang meledak-ledak dan didahului dengan ancaman-ancaman.

- Periklanan -

Harus pula cermat melihat sebuah konteks persoalan. Pernyataan Hamsir menolak jika ada ketentuan yang mewajibkan penggunaan siga disampaikan di gedung parlemen ketika berdebat dengan koleganya. Maka pernyataan tersebut dilindungi oleh hak imunitas sebagai anggota DPRD. Pasal 388 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, menyatakan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tulisan di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota.

Inilah ketentuan yang perlu dicermati oleh pihak-pihak yang kesannya ingin mempersoalkan pernyataan Hamsir kemudian menggiring ke proses peradilan adat. Hak imunitas dewan ini diatur dalam hukum nasional yang merupakan turunan dari ketentuan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hak imunitas punya tempat dan sejarah panjang dalam perkembangan gagasan tentang demokrasi, politik, dan kedaulatan rakyat. Disepakati secara umum bahwa tugas seorang anggota parlemen adalah berbicara dan mengkritik eksekutif sehingga pernyataan, pertanyaan, dan pendapatnya dilindungi.

Kiranya perlu kajian dan pemahaman yang mendalam ketika kita hendak mentransformasi hukum adat dalam pelbagi aturan, baik  yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal seperti peraturan daerah. Aturan-aturan yang pernah berlaku di suatu tempat dan suatu kurun waktu tertentu tidak bisa lagi secara serta merta diterapkan dalam suatu ruang yang sudah berubah pada kurun waktu yang juga sudah jauh. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil jiwa atau spirit dari nilai-nilai hukum kebiasaan etnis setempat yang kemudian diaktualisasikan dengan situasi-situasi baru serta diadaptasikan dengan perkembangan masyarakat dan sistem-sistem hukum lain yang juga berlaku. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.