TAJUK | Gubernur Sebaiknya Evaluasi Kinerja Kadispora Sulteng

- Periklanan -

Ilustrasi. (Foto: Sugianto)

TERKUAKNYA masalah di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) yang bernaung di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulteng perlu menjadi bahan evaluasi gubernur terhadap kinerja bawahannya.

Informasi yang beredar terkait dengan layanan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi untuk menunjang prestasi atlet dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dispora Sulteng.

Penjelasan Kadispora Sulteng Yunan Lampasio dan Sandrina L Kaliey selaku PPK yang menangani konsumsi atlet yang dibina PPLP bahwa tidak ada masalah dengan gizi atlet tidak serta merta harus diterima sebagai kebenaran final yang tidak terbantahkan. Sebab terungkapnya masalah ini ke publik karena ada informasi tentang standar gizi makanan yang diberikan kepada atlet yang tidak sesuai.

- Periklanan -

Belum lagi soal dugaan adanya dominasi Sandrina L Kaliey karena kedekatannya dengan Kadis.

Oleh Sandrina dikatakan bahwa hal itu wajar dilakukan karena Kadis merupakan atasannya yang berposisi sebagai pengguna anggaran. Apalagi menurut Sandrina, koordinasi dengan kepala bidang kadang tidak ada penyelesaian. Pengakuan ini sebetulnya mengonfirmasikan bahwa ada persoalan manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Dispora Sulteng. Kondisi inilah yang dikhawatirkan membawa suasana yang tidak sehat dalam organisasi dan berimplikasi terhadap prestasi atlet yang dibina oleh Dispora.

Pada titik inilah penting bagi gubernur untuk mengambil langkah-langkah strategis. Evaluasi prestasi-prestasi yang telah dicapai selama ini. Jika kondisinya sama saja atau bahkan terjadi kecenderungan menurunnya prestasi atlet-atlet daerah ini yang di bawah tanggung jawab pembinaan Dispora Sulteng maka perlu segera ditemukan figur yang tepat untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Sebab Dispora merupakan salah satu OPD dengan peran yang sangat vital dalam pembinaan generasi muda di berbagai bidang. Khususnya pengembangan keolahragaan dan prestasi keolahragaan.

Berbarengan dengan itu, adanya informasi tentang persoalan makanan atlet di PPLP tetap harus ditelusuri. Jangan sampai ada intimidasi terhadap atlet yang dianggap telah memberikan informasi kepada orang luar hingga menjadi pemberitaan media. Informasi masyarakat dapat menjadi rujukan Inspektorat dan lembaga auditor lain untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Jika atletnya kekurangan gizi karena standar makanan yang tidak sesuai maka logika sederhana dapat menyimpulkan bahwa pada saat yang sama ada pihak yang justeru kelebihan ‚Äúgizi‚ÄĚ.

Berbekal informasi ini, aparat penegak hukum dapat memantau dan mengumpulkan keterangan-keterangan awal untuk mendalami berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Begitulah konsekuensi penggunaan uang negara yang harus transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal dan sulit tersentuh oleh hukum.  ***

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.