Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TAJUK | Daerah Sudah Otonom tapi Partai Masih Sentralistik

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BANYAK hal yang sebetulnya kontradiktif dalam sistem bernegara yang kita anut dan praktikkan. Pemerintahan menganut sistem presidensial. Tapi kepartaian menerapkan sistem multipartai. Akhirnya presiden tidak pernah benar-benar mandiri dan otonom sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Misal yang paling konkret selalu terjadi dalam setiap penetapan menteri. Secara konstitusional seharusnya menjadi hak prerogatif presiden. Namun dalam realitas presiden tidak bisa lepas dari kepentingan partai koalisi.

Hal kontradiktif lainnya terjadi dalam sistem pengambilan keputusan partai politik. Untuk menentukan calon kepala daerah, peran pengurus di tingkat lokal nyaris hilang sama sekali. Keputusan akhir selalu kembali ke pengurus pusat. Kondisi ini terjadi pada semua partai politik. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat menegasikan rekomendasi dan aspirasi yang berkembang di daerah. Maka seorang bakal calon kepala daerah yang hendak mencalonkan diri lewat partai politik harus melewati ujian pertama mendapat rekomendasi pengurus DPP.

Bahkan untuk mendapat rekomendasi DPP, perjuangannya tidak lebih mudah dari proses pemilihan itu sendiri. Maka siapa yang punya akses ke pusat maka dialah yang berpeluang mendapatkan rekomendasi meskipun secara ril tidak memiliki dukungan internal di tingkat akar rumput. Pada titik ini,  sistem kaderisasi internal seolah tidak berlaku. Gejala ini sangat disayangkan karena partai politik justeru memberikan pembelajaran politik yang kurang baik bagi publik. Partai politik sangat sentralistik dalam pengambilan keputusan. Sekali pun untuk hal-hal yang sangat berkaitan dengan kepentingan daerah.

Praktik yang sangat sentralistik dalam pengambilan keputusan partai politik sangat kontradiktif dengan semangat otonomi dan desentralisasi yang telah menjadi politik hukum penataan hubungan pusat dan daerah pascareformasi. Pusat telah mendesentralisasikan berbagai urusan pemerintahan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Pada saat yang sama, partai politik justeru menarik persoalan penentuan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota ke pusat. Akibatnya, isu-isu politik lokal khususnya rekrutmen figur calon-calon kepala daerah kerap dipangkas oleh keputusan sepihak segelintir pengurus pusat.

Daerah dirugikan sebab konflik yang terjadi antarelit di jajaran pengurus pusat kerap berimbas kepada daerah. Mencermati gejala ini, maka pengurus partai politik di daerah harus memberanikan diri bersuara.  Jangan hanya lantang ketika berhadapan dengan eksekutif sebagai mitra di daerah tapi tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan pengurus pusat.

Maka keputusan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Morowali H Silahuddin yang memilih mundur dari jabatannya karena menganggap pusat tidak akomodatif terhadap kepentingan dan aspirasi daerah merupakan suatu hal yang sangat tepat. Semoga pengurus di partai lain dapat mengambil sikap yang sama demi mengurangi dominasi dan determinasi pengurus pusat dalam penentuan calon kepala daerah yang seharusnya menjadi domain pengurus daerah.  (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.