Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TAJUK | BPKAD Morowali Meski Responsif terhadap Tuntutan Puluhan Kontraktor

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BADAN Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali menutup tahun 2017 dengan cerita yang kurang elok. Aksi puluhan kontraktor yang mengamuk di kantor BPKAD karena menuntut pencairan dana pekerjaan yang sudah selesai tapi belum dibayarkan merupakan peristiwa yang tidak perlu terjadi. Sekiranya pihak BPKAD bekerja profesional, tentu tidak perlu ada keterlambatan pembayaran, sepanjang kewajiban para kontraktor telah tuntas ditunaikan.

Jika ada masalah teknis menyangkut pencairan dana yang tidak terhindarkan maka pihak BPKAD harus proaktif membuka ruang komunikasi dengan para kontraktor. Sebab keresahan mereka sangat beralasan dan mendasar. Beralasan karena menuntut hak yang timbul setelah kewajiban dalam kontrak pekerjaan sudah diselesaikan. Mendasar karena dana yang akan dibayarkan bukan  keuntungan mutlak dari para kontraktor yang kemungkinan masih bisa ditunda-tunda.

Tapi di situ ada kewajiban untuk membayar upah buruh dan sebagian mungkin ada utang-utang ke perbankan yang harus diselesaikan. Keterlambatan pembayaran dari BPKAD jelas merugikan pihak kontraktor,  tidak saja dari sisi materil tapi termasuk kerugian immateril karena tidak terpenuhinya kewajiban/janji kepada pihak lain. Ini semua yang harus dipikirkan oleh BPKAD karena menyangkut reputasi yang sangat penting nilainya dalam dunia usaha.

Ketika bicara tentang reputasi maka persoalannya menjadi tidak sederhana dan selesai begitu saja ketika dana dibayarkan kelak. Maka sangat wajar jika kontraktor menuntut hak mereka. Apalagi selama ini, bila terjadi kondisi yang sebaliknya, kontraktor yang telat menyelesaikan pekerjaan akan dikenakan sanksi dan denda oleh pemberi pekerjaan. Sebab itu perlu ada kesadaran dari para pihak (pemerintah daerah maupun kontraktor) tentang kedudukan yang setara dalam berkontrak dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Sebetulnya,  pihak yang merasa dirugikan dapat mempersoalkan masalah ini melalui berbagai jalur hukum. Termasuk mengadukan masalah ini kepada bupati dan DPRD Morowali. Atau mengadukan persoalan ini kepada Ombudsman Perwakilan Sulteng. Karena kuat kesan adanya pelayanan yang tidak profesional yang ditunjukkan oleh pihak BPAKD. Permintaan pencairan dana direspons tanpa kejelasan dan cenderung terjadi penanganan yang berlarut-larut. Tentu persoalan ini menimbulkan tanda-tanya. Apakah kas daerah sedang  kosong ataukah ada sesuatu yang diinginkan oleh oknum-oknum yang memiliki otoritas dalam pencairan dana?

Agar tidak menjadi spekulasi yang liar maka sebaiknya Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Alwi Gawi memberikan penjelasan kepada publik. Penjelasan tidak cukup bila hanya disampaikan kepada puluhan kontraktor yang menuntut haknya karena masalah ini sudah menjadi konsumsi publik yang meluas. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah secara institusi. Maka tidak berlebihan kiranya jika bupati memberi atensi khusus pada masalah ini. Atau setelah ini DPRD Kabupaten Morowali mengundang para pihak dalam rapat dengan pendapat (RDP) agar terungkap persoalan yang sebenarnya sebagai pelajaran agar tidak berulang di tahun 2018. (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.