SETIAP orang yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, hanya menunggu waktu untuk ditahan. Ini berlaku pula terhadap Bupati Banggai Kepulauan Zainal Mus. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Maret 2018 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara periode 2004-2009 ini, akhirnya ditahan. Ia tersandung dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong ketika masih menjabat ketua DPRD.
Catatan kasus dugaan korupsi yang dibawa KPK ke pengadilan pun sejauh ini belum pernah meleset. Para tersangka yang dimajukan ke meja hijau oleh KPK selalu berakhir dengan vonis hakim yang membenarkan dakwaan KPK. Dengan berkaca kepada kasus-kasus yang ada sebelumnya dan tanpa bermaksud mengabaikan asas praduga tidak bermasalah, masyarakat Bangkep harus siap dengan kemungkinan terburuk yang menimpa sang bupati.
Perjuangan hukum tentu akan ditempuh bupati dalam tanggung jawab pribadinya sebagai warga negara sedangkan pemerintahan akan tetap dijalankan oleh wakil bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi kemajuan Bangkep, kita berharap agar semua pihak menerima realitas ini dengan penuh kebesaran jiwa. Biarkan bupati fokus dengan proses hukum yang sedang dihadapinya dan wakil bupati yang akan meneruskan nahkoda kepemimpinan menjalankan proses transisi ini dengan sebaik-baiknya.
Masyarakat kalangan bawah kemungkinan tidak akan terimbas secara signifikan dengan perubahan yang terjadi. Tapi jajaran aparatur pemerintah yang kemungkinan terbelah dalam merespons kondisi yang sedang berubah. Idealnya aparatur pemerintah bekerja saja secara profesional seperti biasa. Tidak perlu terganggu dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi terkait pergantian kepemimpinan. Terwujudnya hal yang ideal ini akan berpulang pada sikap dan kemampuan Rais Adam selaku wakil bupati dalam mengelola proses ini secara bijak.
Sekiranya wakil bupati selama ini memang memiliki agenda yang tidak sinergi dengan bupati maka peluang untuk terjadinya keresahan dan gesekan di kalangan aparatur akan sangat terbuka. Sebaliknya, jika wakil bupati diyakini selama ini selalu sinergi dengan bupati dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penempatan pejabat maka peluang akan terjadinya gesekan dapat diperkecil. Mereka yang sedang memangku jabatan tidak perlu khawatir untuk digeser hanya karena pertimbangan subjektif, semisal “orang-orang bupati” yang secara pelan-pelan harus mulai disingkirkan dari jabatan-jabatan strategis.
Inilah tantangan sekaligus ujian bagi wakil bupati untuk mengelola proses yang berjalan dengan penuh kecermatan dan kebijaksanaan. Agar apa yang sudah berjalan dan dijalankan selama ini bersama bupati tetap terlaksana sesuai janji politik pada Pilkada lalu. Bagaimana pun secara politik dan sosiologis pengaruh Zainal Mus tentu masih ada meskipun secara hukum peluang untuk bebas masih akan menunggu proses peradilan yang cukup panjang dan berliku. (**)
