TAJUK | Balas Pantun Iqbal-Ishak

- Periklanan -

DUA anggota DPRD Palu dari Fraksi Partai Golkar kini sedang berbalas pantun. Iqbal Andi Magga dan Ishak Cae. Iqbal merupakan mantan Ketua DPRD Kota Palu yang dilengserkan di tengah jalan oleh partainya. Ia kemudian diganti koleganya, Ishak Cae. Kini,  keduanya terlibat dalam polemik soal bagaimana seharusnya posisi dewan dalam relasi dengan Pemkot.

Iqbal menyesalkan sikap Ishak selaku Ketua DPRD yang dinilai tidak lagi merefleksikan dirinya sebagai wakil rakyat tapi lebih cenderung memosisikan diri sebagai bagian dari eksekutif. Padahal salah satu fungsi legislatif adalah mengawasi eksekutif. Iqbal menganjurkan sekiranya Ishak tidak mampu mendorong agar rekomendasi dewan dilaksanakan Pemkot, maka sebaiknya yang bersangkutan menjadi Humas Pemkot saja.

Polemik keduanya bermula dari sikap kritis Iqbal selaku Ketua Pansus LKPj 2017 yang merekomendasikan agar even Palu Nomoni dicoret dari agenda Pemkot tahun 2018. Namun setelah rekomendasi diubah menjadi keputusan dewan, justeru pencoretan Palu Nomoni yang dihilangkan. Palu Nomoni merupakan evan budaya yang dilaksanakan sejak kepemimpinan Walikota Hidayat.

- Periklanan -

DPRD menyoroti even ini karena dinilai tidak proporsional,  antara dana yang digelontorkan dengan manfaat bagi rakyat.

Menurut Iqbal hilangnya rekomendasi pencoretan Palu Nomoni dari keputusan dewan perlu dipertanyakan kepada pimpinan DPRD. Sebab yang merumuskan rekomendasi menjadi keputusan adalah pimpinan.  Seakan berbalas pantun, Ishak menyatakan bahwa banyak  rekomendasi dewan yang tidak dilaksanakan Pemkot,  justeru terjadi di masa kepemimpinan Iqbal. Olehnya dalam masa kepemimpinannya, ia lebih memilih melakukan pendekatan yang lebih soft melalui diskusi dengan walikota.

Terlepas dari ketegangan personal yang mungkin terjadi antara keduanya, selaku mantan dan pengganti, polemik yang mengemuka tetap penting bagi publik. Supaya masyarakat tahu bahwa dinamika di DPRD Palu sudah makin baik. Satu isu penting dan menyangkut kepentingan publik dibahas secara terbuka. Publik tahu bahwa di DPRD Palu sudah berkembang pemikiran untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang mendesak tapi menyedot anggaran yang besar.

Bahwa Pemkot tetap kukuh untuk melaksanakan even tersebut, biarlah hal itu menjadi penilaian masyarakat. Bahwa pimpinan DPRD menggunakan pendekatan diskusi demi membangun relasi yang lebih sejuk dengan eksekutif, biarlah itu menjadi bahan penilaian publik. Toh, baik walikota maupun anggota DPRD, sama-sama dipilih rakyat. Yang pasti panggung permainan sudah terbuka. Para aktor sudah ketahuan perannya masing-masing. Pada saatnya nanti, rakyat yang akan menentukan daulatnya. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.