Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TAJUK | Babak Baru Pertanggungjawaban Dana KONI Kota Palu 

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DANA Rp837 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Namun dana sejumlah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus Komite Olaharga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palu.  Inilah yang mengantar Djikra Garontina dan Kasrianto Abdi selaku mantan ketua harian dan bendahara KONI Kota Palu ke kursi pesakitan. Setelah melalui proses penyidikan yang cukup panjang, kasus ini kini memasuki babak persidangan di Pengadilan Tipikor Palu.

Dan seperti kasus-kasus korupsi yang lain, proses persidangan yang terbuka untuk umum, kerap menghadirkan drama-drama baru. Bila pada proses penyelidikan dan penyidikan, bisa tertutup dari kontrol publik, tidak demikian pada proses sidang di pengadilan. Pada tahap inilah, semua pihak beroleh kesempatan untuk bicara apa adanya. Forum sidang memberi ruang untuk mengungkap apa saja. Termasuk proses-proses yang kurang fair yang mungkin dialami terdakwa ketika masih status tersangka.

Maka publik sebetulnya berharap agar kedua terdakwa, Djikra Garontina dan Kasrianto Abdi, dapat memanfaatkan forum persidangan untuk bicara fakta. Menyampaikan secara terbuka mengapa dana Rp837 juta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengalir ke mana dan digunakan apa? Termasuk siapa saja yang turut menikmati dana itu?

Menceritakan sejak awal mengapa KONI Kota Palu mendapat hibah APBD dengan jumlah yang sangat fantastis mencapai Rp2,7 miliar kurun waktu 2014-2015. Asal muasal anggaran ini penting disampaikan karena jangan sampai motif untuk melakukan penyelewengan ada sejak pada tahap perencanaan.

Inilah kesempatan bagi Djikra dan Kasrianto untuk berbicara apa saja yang diketahuinya tentang dana ini. Membuka masalah seluas-luasnya tidak berarti bermaksud untuk menyeret pihak lain agar turut bertanggung jawab. Tapi karena dana yang bermasalah adalah dana publik yang bersumber dari APBD maka menjadi tanggung jawab yuridis dan moril bagi kedua terdakwa untuk menyampaikannya secara terbuka dan objektif.

Dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, majelis hakim tentu tahu membedakan mana keterangan yang bernilai dan bisa dipertimbangkan serta mana keterangan yang sekadar mencari pembenaran. Pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi Mulhanan Tombolotutu selaku mantan ketua umum KONI Palu, sebetulnya perlu digali lebih jauh peran saksi.

Meskipun secara teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana menjadi tugas ketua harian dan bendahara tapi selaku ketua umum yang sekaligus menjabat sebagai wakil walikota Palu saat itu, saksi pasti lebih memahami proses yang melatari adanya alokasi dana KONI Kota Palu yang cukup besar pada saat itu.

Proses persidangan masih akan terus berlanjut. Semoga masalah ini makin terang. Meskipun dana Rp837 mungkin tidak dapat diselamatkan, setidaknya masyarakat Kota Palu sebagai pembayar pajak tahu pada titik mana dana itu menguap. Semoga pula kelak majelis hakim memberi putusan yang bijak dan adil. Di satu sisi, ini soal uang negara tapi pada sisi yang lain ada realitas bahwa mengelola organisasi olahraga bukanlah hal yang mudah.

Tantangan dan dinamikanya sungguh berat dan kompleks sehingga kurang adil pula rasanya bila jaksa dan hakim yang menangani kasus ini hanya bersandar pada aturan-aturan normatif tanpa menimbang secara bijak pengorbanan dan waktu yang sudah dicurahkan oleh mereka yang mengabdikan diri dalam membangun daerah melalui pembinaan olahraga. (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.