TAJUK | Aksi Main Hakim Sendiri dan Masalah Sosial Kita

- Periklanan -

APAPUN alasannya, aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan oleh hukum. Sebab hanya pengadilanlah yang dapat menentukan bersalah tidaknya seseorang. Untuk sampai ke sana diperlukan proses pembuktian yang fair dan bersifat terbuka. Doktrin hukum mengajarkan bahwa lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Begitu pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam hukum. Prinsip ini akan terlanggar jika masyarakat sudah main hakim sendiri.

Tewasnya seorang remaja tanggung berinisial AL (13) yang diduga terlibat dalam kasus pencurian di Jalan Nambo Kelurahan Petobo, Rabu 21 Februari, disebabkan oleh praktik main hakim sendiri. Peristiwa ini disayangkan banyak pihak. Pascameninggalnya terduga pelaku yang menjadi korban,  ungkapan simpatik mengalir di media sosial. Alasan yang paling manusiawi karena korban masih remaja berusia sekolah. Polisi kini dituntut untuk tidak sekadar fokus pada kasus pencurian tapi diminta pula untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi main hakim sendiri.

Mencermati kondisi-kondisi demikian ini, Pemkot tidak boleh tinggal diam dan menganggap semua yang terjadi merupakan persoalan hukum murni yang menjadi domain aparat kepolisian. Aksi main hakim sendiri merupakan problem hukum yang muncul sebagai akumulasi dari berbagai persoalan sosial di masyarakat yang tidak tertangani secara tuntas. Maka untuk menyelesaikannya perlu pendekatan yang komperehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Pemkot yang seharusnya tampil sebagai inisiator menawarkan konsep-konsep jangka panjang sembari proses hukumnya berjalan.

- Periklanan -

Karena ini suatu tragedi maka cukup sampai di sini. Jangan lagi berulang peristiwa serupa di kota ini. Akar persoalan mesti ditemukan. Mengapa masyarakat sangat mudah marah dan main hakim sendiri? Akan muncul sederet jawaban panjang. Karena masyarakat tidak percaya dan kerap mengalami pengalaman buruk ketika suatu kasus ditangani aparat. Karena pencuri dan para begal kini telah menjadi musuh publik. Ketika beraksi mereka juga melakukan tindakan sadis terhadap korbannya.  Masyarakat sepertinya ingin memberi efek jera.

Masalahnya karena asumsi-asumsi di atas serba menggeneralisis suatu persoalan. Itu sebabnya untuk menyatakan bersalah tidaknya seseorang dan merumuskan hukuman yang pantas untuk perbuatannya harus melalui forum peradilan. Dengan adanya aksi main hakim sendiri, publik lantas mempertanyakan keberadaan petugas K5 bentukan Pemkot yang ada di setiap kelurahan. Mempertanyakan tidak berarti menyalahkan tapi dengan peristiwa main hakim sendiri yang telah menelan korban jiwa Pemkot perlu segera merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat.

Sebab akhir-akhir ini peristiwa kriminal kerap terjadi. Sebelum kasus main hakim sendiri, ada kasus pembunuhan pekerja seks komersial di eks lokalisasi Tondo yang terduga pelakunya justeru oknum Satpol PP.  Pekerjaan rumah bagi walikota. Tantangan nyata terhadap visi misinya kini ada di depan mata. Peristiwa-peristiwa ini harus dilihat dengan pendekatan yang lebih utuh. Kita sedang menghadapi persoalan sosial yang makin kompleks. Publik sedang menunggu bagaimana konsep dan program Pemkot mengatasi masalah-masalah ini. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.