Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Syarat Administrasi Tak Lengkap, BPN Palu Loloskan Proses Sertifikat

PALU – Ahli Waris pemilik lahan di samping perumahan Bumi Roviga Kelurahan Tonda dari Alm. Sunarto dalam waktu dekat akan melayangkan gugatan PTUN terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu, untuk segera membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT. Sinar Putra Murni (SPM).
Hal itu dilakukan ahli waris dari Alm. Sunarto yang menguasai lahan seluas kurang lebih 13.500 m2 di samping perumahan bumi roviga dan sekarang terbit sertifikat ganda dengan Sertifikat HGB 02209/Tondo an. PT. Sinar Putra Murni seluas 46.700 m2.

Kuasa Hukum Ahli Waris Alm. Sunarto, Yules Kelo, SH dari Kantor Hukum Yules Kelo da Associates di Jakarta, Kamis (6/7) mengatakan, setelah pihak menemui pihak BPN Palu dan dalam keterangan Kepala Seksi penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah, Rahab mengakui, apabila satu syarat proses permohonan penerbitan sertifikat tidak terpenuhi adalah cacat administrasi. Namun saat Rahab menunjukan 2 syarat dimaksud tenyata tidak terpenuni dalam proses penerbitan HGB PT. SPM, yaitu KTP Pemohon dan Bukti PBB tahun berjalan PT. SPM non aktif sejak 2012. Anehnya kata Yules Kelo, hasil rapat internal Kepala Seksi penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah dengan kepala Kantor BPN Palu Hosea, menyatakan administrasi dianggap terpenuhi. “Kepala Seksi penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah, Rahab mengatakan jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi maka cacat administrasi. Tapi oleh Kepala BPN dinyatakan memenuhi administrasi, sehingga BPN Palu tetap bertahan bahwa sertifikat HGB PT. SPM sesuai kententuan administrasi,” ujarnya Kamis (4/7).
Yules Kelo mengatakan, karena Kepala Kantor BPN Palu tetap bertahan bahwa tidak ada cacat administrasi dan tidak bersedia untuk membatalkan penerbitan sertifikat HGB PT. SPM dengan demikian pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum dan gugatan PTUN. “Bagaimana bisa syarat administrasi tidak lengkap tapi BPN Palu bisa meloloskan proses sertifikat. Kami menduga BPN melalui panitia tunggal tidak melewati prosedur dalam penerbitan SHGB PT. SPM. Yang paling menonjol ada kejanggalan dan cacat administrasi yakni, PBB non aktif sejak tahun 2012, tapi tetap diloloskan pihak BPN Palu. Kami akan laporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri dan PTUN terkait gugatan pembatalan sertifikat,” tandasnya.
Ditambahkannya, jika dari pihak BPN Kota bisa meloloskan penerbitan SHGB PT. SPM yang diduga cacat administrasi, dengan demikian masyarakat yang juga akan mengurus sertifikat mereka, jika persyaratan ada yang tidak lengkap BPN harusnya juga melayani atau menerbitkan sertifikatnya. (ron)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.