Surat “Sakti” mesti Ada untuk Bisa Dapat Proyek di Pemkot Palu

- Periklanan -

Ilustrasi (@lampost.com)

PALU – Saat ini, terkait pelelangan atau tender proyek kepada pihak rekanan (kontraktor) khususnya di Kota Palu, mulai diperketat atau dilakukan pengawasan lebih teliti. Sebab, untuk mendapatkan tender proyek dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khususnya di jajaran Pemkot Palu, pihak rekanan itu sendiri harus mendapatkan atau mengantongi surat “sakti” atau Surat Rekomendasi (SR) dari Inspektorat Kota Palu.

“Mulai tahun 2017 ini, proyek pekerjaan yang bersumber melalui APBD, tidak lagi asal lelang ke pihak rekanan. Mereka (pihak rekanan, red) harus punya rekomendasi dari kami. Ini sudah merupakan ketentuan atau salah satu syarat bagi pihak rekanan untuk mendapat tender proyek,” tegas Inspektur Inspektorat Kota Palu, Didi Bakran SH, dikonfirmasi Radar Sulteng, Kamis (2/3) kemarin.

Hal itu dilakukan, lanjut Dede sapaan akrab mantan Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi itu, tidak lain untuk menata kembali atau memperbaiki kasus atau permasalahan-permasalahan pada umunya yang terjadi pada jalannya sebuah pekerjaan proyek.

“Yang terjadi selama ini kan banyak para rekanan yang terkesan tidak benar-benar konsisten dalam melaksanakan pekerjaan proyek. Seperti didenda lah. Itukan karena pihak rekanan tidak serius dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

- Periklanan -

Tak hanya itu, terangnya, aturan yang diberlakukan kepada para pihak rekanan tersebut, juga agar kualitas hasil pekerjaan proyek sesuai yang diharapkan. Terpenting lagi, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya perusahaan nakal yang sering mengerjakan proyek, baik proyek lelang maupun melalui mekanisme penunjukkan langsung.

“Kalau pihak rekanan yang ingin ikut dalam pekerjaan proyek APBD Kota Palu, harus mengambil menyetorkan surat rekomendasi Inspektorat Kota Palu kepada OPD penyedia pekerjaan, baru bisa ikut dalam proses lelang,” jelasnya.

Apabila dalam proses pemeriksaan dan verifikasi perusahaan, terdapat jejak rekam yang bermasalah, maka dipastikan Inspektorat Palu tidak akan memberikan surat rekomendasi tersebut. Dan secara otomatis, pihak rekanan tidak dapat ikut dalam pekerjaan yang disediakan oleh Pemkot.

“Jika dalam verifikasi data pihak penyedia jasa, ditemukan jejak rekam masih memiliki utang kepada Pemkot, maka pihak penyedia tersebut wajib untuk melunasi utang dulu baru bisa diterbitkan SR Inspektorat Kota Palu. Jika mereka tidak mau melunasi kewajibannya tersebut, maka perusahaan tersebut akan di black list dari Pemkot,” paparnya.

“Kami juga sudah surati semua OPD di jajaran Pemkot Palu sejak dua minggu lalu, agar tidak meloloskan verifikasi berkas rekanan yang ingin mengerjakan proyek dari Pemkot Palu, apabila pihak rekanan itu sendiri tidak punya surat rekomendasi dari kami,” pungkasnya.(sur)

- Periklanan -

1 Komen
  1. Aris Komentar Pengunjung

    Sangat tidak masuk akal. Bisa menjadi sumber pungli baru. Sogok kiri sogok kanan. Semua kecipratan. Hanya orang tidak paham proyek saja yang bisa ketipu.

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.