alexametrics Surat Bupati Buol yang Memecat 16 ASN Dinilai Cacat Hukum – Radar Sulteng
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Surat Bupati Buol yang Memecat 16 ASN Dinilai Cacat Hukum

Diduga Ada Kesalahan Teknis dalam Pengkajiannya

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Surat Keputusan (SK) Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 16 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol pada tahun 2018 lalu, dinilai cacat hukum karena berlawanan dengan subtansi permasalahan.

Karena konsideran SK yang ditandangani Bupati Buol tertanggal 17 Mei 2018 itu tidak mencantumkan tembusan kepada sejumlah pejabat terkait, antara lain ke Menpan/RB, Mendagri, Kepala BKN, KPK, Direktur Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Regional BKN, serta tembusan kepada Kepala KPPN/Pemegang Kas (PEKASI) Bagian Keuangan Daerah setempat.

Pantauan Koran ini, penerbitan SK Bupati Buol terhadap 16 ASN di Kabupaten Buol yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan inkrach di Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, jika dicermati sangat bertentangan dengan contoh format baku yang telah ditetapkan oleh BKN sebagai rujukan resmi oleh para pejabat negara dalam menetapkan Keputusannya terkait pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN/PNS yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebelum berlakunya UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bila kita cermati berdasarkan contoh format baku, SK Bupati Buol tentang PTDH terhadap 16 ASN tersebut, seharusnya tetap merujuk pada contoh format tersebut dengan mencantumkan sejumlah tembusan kepada pejabat terkait.

Tapi, faktanya SK pemberhentian yang telah ditandatangani Bupati Buol dan sudah dijalani para ASN yang diberhentikan selama 3 tahun itu, justru tidak sesuai contoh format yang baku.

Sejumlah sumber resmi lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, menyatakan jika melihat dan mengkaji kembali SK PTDH 16 ASN yang ditandatangani Bupati Buol yang tidak sesuai format baku, itu dinilai cacat hukum, sehingga tidak bisa diberlakukan.

Bahkan terindikasi hal itu masuk kategori pidana, karena akibat diberlakukannya SK tersebut, para ASN mengalami kerugian besar baik meterial maupun in meterial. Karena selama 3 tahun menjalani SK tersebut mereka hidup menderita karena tidak lagi menerima gaji untuk kelangsungan hidupnya bersama keluarga

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (KPSDM) Kabupaten Buol Drs. Mohamad Lahamade, menyatakan bahwa terkait masalah tersebut pihaknya telah menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Sufrizal Yusuf, untuk ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah pejabat terkait dengan pembuatan konsideran SK tersebut.

“Saya sudah sarankan, agar pak Sekretaris Kabupaten memanggil pejabat sebelumnya yang memproses SK tersebut. Karena SK itu diproses sebelum saya menjabat selaku Kepala BKPSDM, ” jelas Mohamad kepada wartawan via telpon, Kamis (1/7).

Dikatakannya, adanya dugaan kesalahan teknis dalam pembuatan konsideran SK PTDH yang sudah berlaku sejak tahun 2018 hingga saat ini, diharapkan bisa membantu mereka untuk dilakukan peninjuan kembali.

“Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya buat rekan-rekan yang telah di PTDH, ” ujarnya menambahkan.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.