Supir Taxi Minta Angkutan Online Ditertibkan

- Periklanan -

Herianto salah satu perwakilan masa aksi saat menyuarakan tuntutannya di depan gedung DPRD Provinsi Sulteng. Senin (18/12). (Foto: Wahono)

PALU – Puluhan supir yang mengatasnamakan gabungan supir angkutan konvensional, mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Satu tuntutan mereka, agar angkutan berbasis online ditertibkan pengoperasiannya di daerah ini.

Pasalnya, para supir angkutan konvensional ini mengaku, baru merasakan dampak hadirnya jasa angkutan berbasis online di Kota Palu. Pendapatan mereka yang memang sudah mulai berkurang, diperparah dengan hadirnya saingan baru berbasis online ini.

Koordinator massa aksi, Andy Rahman, mengungkapkan, bahwa apa yang dilakukan para supir ini, dengan berunjuk rasa ke DPDR Provinsi, guna meminta lembaga ini mengambil langkah untuk menertibkan angkutan online yang ada. Karena, sejak beberapa bulan lalu, angkutan online beroperasi di Kota Palu, belum ada aturan yang jelas terkait angkutan online ini.

- Periklanan -

“Adanya taxi online pendapatan kami semakin mengkhawatirkan, kami dari sopir konvensional cukup merasakannya, dengan pendapatan yaitu Rp100 ribu sudah termasuk setoran kepada kantor, maka kami pulang tidak membawa keuntungan. Sudah kena marah kantor dimarah yang dirumah lagi,”  keluhnya saat berorasi.

Setelah melakukan negosiasi untuk diberikan izin orasi di halaman kantor DPRD Sulteng, para perwakilan aksi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng untuk mencari solusi terkait dengan hadirnya angkutan online di Kota Palu. Dalam rapat tersebut, Ketua DPD Organda Kota Palu,  Astam menyebutkan, sudah ada 570 unit mobil milik angkutan online beroperasi di Kota Palu. Sebelumnya para sopir konvensional pernah melakukan aksi di Dishub Kota Palu, namun pihak Dishub melepaskan masalah ini, dan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng.

“Yang kami sayangkan, dari jumlah unit kendaraan taxi online yang beroperasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan karena mereka tidak berpelat kuning bahkan terdapat plat dari luar wilayah melakukan pengangkutan penumpang di dalam Kota Kota, seperti plat Kalimantan,” katanya saat RDP.

Sementara, pimpinan rapat, Wakil Ketua II DPRD Provinsi, Akram Kamarudin, menyatakan bahwa dalam rapat tersebut diputuskan untuk ditunda pembahasannya, karena unsur Dinas yang menangani persoalan kendaraan angkutan belum dapat dihadirkan. “Kita akan jadwalkan kembali pertemuannya hari rabu (20/12) kalau tidak hari Jumat (22/12) intinya minggu ini kita akan bahas apa yang sudah menjadi tuntutan para supir ini,” sebut Akram. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.