Supervisor SPBU Soekarno-Hatta Jadi Tersangka

- Periklanan -

SPBU Soekarno-Hatta , Rabu (30/8). (Foto: Wahono)

PALU– Tim Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng telah meningkatkan penyelidikan proses hukum perkara dugaan melakukan kecurangan  pengisian BBM yang terjadi di SPBU 73.941.08 jalan Soekarno Hatta kelurahan Tondo kecamatan Mantikolore kota Palu. Usai melakukan gelar perkara selanjutnya tim penyidik meningkatkan proses hukum menjadi penyidikan dan telah menetapkan satu tersangka.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto mengatakan bahwa, dalam gelar perkara tersebut proses penanganan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Gelar perkara dilakukan berdasarkan penyelidikan, olah TKP, pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi serta telah dibuatkannya Laporan Polisi nomor : LP/397/VIII/2017/SPKT tanggal 31 Agustus 2017.

Adapun saksi yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu dari AMF  Dinas Perindag Kota Palu, Ahli Metrologi , Ahli Perlindungan Konsumen, dan  perwakilan PT. HANINDO Jakarta selaku distributor mesin pompa merek Gilbarco yang digunakan SPBU 73.941.08, serta Pertamina sales eksekutif retail Pertamina Sulawesi Tengah .

- Periklanan -

Kemudian  9 orang karyawan SPBU 73.941.08 Soekarno Hatta kota Palu diantara inisial DN sebagai  supervisor SPBU , ML  teknisi mesin SPBU, HA  pengawas SPBU, dan DA pengawas SPBU.

Dari hasil gelar perkara yang telah dilaksanakan , penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng telah menetapkan salah satu karyawan SPBU atas nama DN (supervisor SPBU ) sebagai tersangka. Penetapan DN sebagai tersangka disimpulkan berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan pemgumpulan barang bukti.

“ Satu karyawan SPBU kami tetapkan sebagai tersangka. Dengan Barang bukti  yang telah diamankan dalam perkara ini antara lain 1 buah kunci pompa ukur BBM, 1  buah obeng plat, 1 buah bejana ukur, 1 buah ember. ” katanya, Rabu (20/9).

Selanjutnya penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng akan melakukan penyidikan secara mendalam serta berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait salah satu diantaranya dengan pihak kejaksaan guna proses hukum selanjutnya. “ Adapun  yang ditarapkan dalam perkara ini yaitu  Pasal 62  jo pasal 8 ayat 1 huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang  metrologi legal,”sSebut mantan Kapolres Buol ini. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.