Sulteng Tetapkan UMP Rp2.303.711

- Periklanan -

PALU-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen dari sebelumnya Rp2.123.040 menjadi Rp2.303.711. Penetapan UMP ini juga telah disetujui Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola MSi melalui Keputusan Gubernur Sulteng nomor 561/425/DIS.NAKERTRANS-G.ST/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulteng, Drs Arnold Firdaus Bandu MTP kepada Radar Sulteng menyampaikan UMP yang sudah ditetapkan ini praktis berlaku mulai 1 Januari 2020. Arnold menyampaikan, penetapan UMP ini agar bisa dipatuhi perusahaan. Adapun bagi yang belum menyanggupi sesuai dengan UMP yang ditetapkan, Arnold menjelaskan ada mekanisme yang harus dilalui perusahaan tersebut.
“Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah tersebut dapat mengajukan penangguhan upah minimum selambat-lambatnya 10 hari sebelum tahun berjalan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulteng,” ucap Arnold.
Bagi perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan upah minimum sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mampu melaksanakan sesuai dengan UMP yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan UMP ini juga kata Arnold akan diawasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
“Karena pelanggaran pembayaran upah dikategorikan perbuatan pidana,” tegasnya.
Penetapan UMP sesuai dengan target waktu yang ditetapkan ini merupakan prestasi tersendiri bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Sebab kata Arnold, dengan segala dinamika yang ada, UMP Provinsi Sulteng dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mengikuti ketentuan yakni kenaikan sebesar 8,51 persen.
“Kota Palu dari UMK tahun lalu sebesar Rp2.415.435 menjadi Rp2.620.989. Kabupaten Poso dari Rp2.307.376 menjadi Rp2.503.734. Kabupaten Tolitoli dari Rp2.161.179 menjadi Rp2.345.095. Kabupaten Buol dari Rp2.382.890 menjadi Rp2.585.674. Kabupaten Banggai dari Rp2.160.142 menjadi Rp2.343.970. Kabupaten Morowali dari Rp2.551.463 menjadi Rp2.768.593. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara dari Rp2.126.218 menjadi Rp2.307.159. Untuk kabupaten yang belum memiliki Dewan Pengupahan Kabupaten yakni Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Una-una, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut mengikuti UMP yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.