Sulteng Kekurangan Personel Pengawasan Orang Asing

- Periklanan -

SERTIJAB: Gubernur H Longki Djanggola menghadiri acara serah terima jabatan kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulteng dari pejabat lama Bambang Haryono kepada pejabat baru Iwan Kurniawan, Kamis (12/1). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

PALU– Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Sulteng ada ribuan banyaknya. Mereka tersebar di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai.

Keberadaan para TKA ini harus mendapat pengawasan ketat dari instansi terkait, yakni Kanwil Kemenkum HAM Sulteng. Sayangnya Kanwil Kemenkum HAM Sulteng kekurangan personel dalam melakukan pengawasan orang asing (POA).

Atas kondisi itu Gubernur H Longki Djanggola meminta Kemenkum HAM RI untuk dapat mengatasi kekurangan personel di Kanwil Kemenkum HAM Sulteng. Permintaan itu disampaikan Gubernur kepada Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr Aidir Amin Daud  yang menghadiri acara serah terima jabatan kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulteng beberapa waktu lalu.

- Periklanan -

Sebelumnya pejabat lama Kakanwil Kemenkum HAM Sulteng Bambang Haryono mengeluhkan kekurangan personel dalam melakukan fungsi pengawasan orang asing. Menanggapi itu, Gubernur meminta agar Irjen Kemenkumham RI, untuk dapat segera merealisasikan permintaan tersebut.

“Mana kita tahu, jika warga China yang datang ke Kendari itu, tiba-tiba saja masuk ke Kabupaten Morowali atau Banggai. Tentu saja untuk melakukan pengawasan yang ketat, dibutuhkan petugas dalam jumlah yang memadai. Kebetulan tadi saya sudah dibisik sama pak Irjen, untuk segera menyurat kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Pak Yasona Laoly, soal Pengawasan Orang Asing,”ujar Gubernur.

Menurut Longki Djanggola, untuk mengantisipasi masuknya TKA ke Provinsi Sulteng, khususnya Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai dibutuhkan kerja sama lintas sektoral antar lembaga penegak hukum.

Kantor Kemenkumham Sulteng, melalui bidang Keimigrasian, kata Longki Djanggola, tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kerja sama dari instansi yang terkait. Oleh karena itu, Longki meminta agar para pejabat atau aparat penegak hukum yang hadir di kesempatan baik itu diminta untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan mencegah para TKA ilegal masuk ke Sulawesi Tengah.(mul)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.