Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Suami Paulina Bantah Tidak Menafkahi

Penjelasan PH Menanggapi Gugatan Cerai di Pengadilan

PALU – Sidang gugatan perceraian wakil Bupati Sigi Paulina SE, di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, kembali dilanjutkan, Rabu (6/11) kemarin. Berlangsung tertutup, sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Lilik Sugihartono SH itu dihelat dengan agenda mendengarkan jawaban tergugat Yudi Martono Moelyadi SE (Suami Paulina) terhadap isi gugatan sang Istri yang memohonkan perceraian sejak 19 September 2019 lalu.

Pantauan Radar Sulteng, sidang saat itu hanya dihadiri masing-masing penasehat hukum dari para pihak, penggugat diwakili Hj Norma Andi Masse SH sementara tergugat diwakili tim penasehat hukumnya (PH), terdiri dari Felics Manurung SH, Dedy Bronson Hutabarat SH, Asfar S.Sy. Sidang lanjutan hari itu tidak berlangsung lama, karena isi jawaban yang dibacakan tidak begitu banyak.

“Tadi ini agenda sidang jawaban dari tergugat terhadap gugatan penggugat,” singkat Lilik Sugihartono yang juga merupakan Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, ditemui usai menghelat sidang perceraian tersebut. Kata Lilik, agenda sidang selanjutnya pekan mendatang yakni Replik. Itu merupakan kesempatan bagi penggugat, yang masih akan menanggapi jawaban tergugat.

Sementara itu, Felics Manurung SH salah satu kuasa hukum tergugat Yudi Martono Moelyadi, menerangkan ada beberapa poin penting termuat dalam jawaban, sekaitan menanggapi isi gugatan penggugat yang diajukan pada sidang sebelumnya. Antara lain, dalam eksepsi isi materi hingga petitum gugatan penggugat cacat formil.

Mengapa demikian, lanjut Felics Manurung, penggugat (Paulina, Red) mengajukan serta mendaftarkan gugatan perceraian itu pada PN Klas IA Palu. Namun penggugat dalam permohonannya, petitum angka 4, “Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Donggala. Pencatatan perkawinan ini dicoret dari buku daftar perkawinan yang ada didaftar tersebut,”.

“Gugatan diperiksa serta diadili oleh hakim PN Klas IA Palu, namun Panitera penggati PN Donggala yang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo. Petitum ini membuat gugatan a quo menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel). Hal yang sedemikian ini menurut hukum mengandung cacat formil,” ujarnya.

Saat mengajukan gugatan pada sidang sebelumnya, lanjut Felics, penggugat dalam hal ini kuasa hukumnya sempat ditanyai oleh majelis hakim mengenai isi gugatannya apakah gugatan ada perubahan?. Namun kuasa hukum penggugat dengan tegas menjawab tidak ada perubahan. Karena itulah kata Felics, sebagaimana isi jawaban tergugat bahwa jika seandainya perkara itupun dikabulkan putusannya serta mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dipastikan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable).

“Karena amar putusan yang keliru dan salah. Akibat hukumnya terpuruk, penggugat dan tergugat cerai namun tidak akan mendapatkan akta perceraian karena amar putusannya tidak dapat dilaksanakan,” tegas Felics menguraikan isi jawaban dari tergugat.

Sementara dalam pokok perkara, tambah Felics mengenai isi gugatan penggugat yang mengaku tidak pernah dinafkahi sampai sekarang, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Tambah Felics, kalau seandainya benar penggugat tidak pernah dinafkahi sampai sekarang, tentulah sudah sejak awal pernikahannya penggugat telah mengajukan gugatan perceraian.

“Tetapi justru terbalik dimana setelah penggugat dan tergugat diberkati berbagai kelimpahan, penggugat malah mengajukan perceraian ini,” tandas Felics. Selanjunya sidang perkara perceraian wakil Bupati Sigi ini akan kembali dilanjutkan Rabu pekan depan. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.