Spesial, Surat “Cinta” untuk Kejati Sulteng dari Masyarakat Tolitoli

- Periklanan -

TOLITOLI-Komitmen Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli, wabil khususi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng yang menangani kasus dana CSR Bank Sulteng, Cabang Tolitoli, kembali dipertanyakan.
Sejauh mana kasusnya?

Warga Tolitoli yang peduli terhadap upaya pemberantasan praktik KKN di Kota Cengkeh pun berharap, penanganan kasus rasuah di Tolitoli juga menjadi perhatian serius, bukan sekadar tersimpan rapi di “laci meja”.
Mewakili masyarakat Tolitoli, tokoh masyarakat Yusuf Andi Mappiase membuat Surat Terbuka (ST) yang ia tujukan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli.

Dalam suratnya ia menulis bahwa, masyarakat kini semakin sulit untuk menaruh kepercayaan kepada APH khususnya kejaksaan.

“Surat terbuka ini saya tulis sebagai bentuk ketidakpercayaan kami kepada APH khususnya kejaksaan. Sebagai masyarakat Sulteng, yang ber-KTP Kabupaten Tolitoli, saya sangat miris melihat proses hukum di Kabupaten Tolitoli khususnya terkait penanganan kasus korupsi,” tulis Yusuf dalam surat yang diposting di sejumlah media sosial (medsos) maupun grup WhatsApp (WA).

Lanjut Yusuf, kasus dana CSR awalnya mencuat setelah Tim BPK RI Perwakilan Sulteng menyebutkan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dana CSR Bank Sulteng senilai Rp 1.017.400.456 yang dialihkan menjadi bantuan sembako kepada masyarakat miskin di masa Pandami Covid-19, tidak disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Ujarnya, sejumlah media terus mengangkat pemberitaan kasus dana CSR ini, salah satunya oleh media cetak dan online SKH Radar Sulteng-Jawa Pos Grup yang menyoroti tentang dana CSR yang diduga dilakukan secara berjamaah.

- Periklanan -

“Jika benar “berjamaah” tentu ada imam dan makmum, tinggal menanyakan kepada ma’mum siapa “imam” nya. Begitu juga pemberitaan di sejumlah media online lainnya yang menyoroti dana SCR Bank Sulteng yang masuk ke rekening rekanan,” sorotnya.

Ditambahkan, berdasar temuan BPK tersebut, seharusnya Kejati sudah bisa menarik benang merah dalam mengungkap tabir dana CSR Bank Sulteng tahun 2020 yang diperuntukkan untuk Bansos Pandemi Covid 19 dengan dasar penyalahgunaan wewenang/jabatan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Belum lagi mekanisme distribusi bansos ke masyarakat yang tidak tepat sasaran.

“Karena itu, APH dalam hal ini Kejati Sulteng yang menangani kasus ini bisa bekerja lebih cepat sebelum alat bukti di musnahkan. Walaupun sebenarnya hati kecil kami sanksi dan ragu kerja-kerja kejaksaan dalam kasus ini bisa tuntas, tapi kenapa jika terkait dana desa tidak terlalu lama sudah ditetapkan tersangka,” ungkap Yusuf yang menambahkan, surat terbuka maupun coretan rakyat Kota Cengkeh di medsos merupakan bentuk rasa “muak” terhadap proses hukum di Kabupaten Tolitoli pada kasus korupsi yang sepertinya tumpul ke atas tajam ke bawah.

“Ini adalah Surat Terbuka yang pertama, karena situasi daerah ini masih PPKM level 3, maka aksi turun ke jalan tidak kami lakukan karena kami patuh dengan aturan PPKM,” tutur Yusuf menutup tulisannya.

Terpisah, menanggapi Surat Terbuka masyarakat Tolitoli, Ketua LSM Bumi Bhakti Ahmad Pombang mengatakan, suara aspirasi dan keluhan masyarakat, tidak hanya sekadar diutarakan pada ruang publik seperti media sosial, grup WhatsApp dan aplikasi sosialisasi lainnya yang kini semakin berkembang. Tetapi, makna sesungguhnya adalah memberikan dorongan dan dukungan kepada APH agar lebih profesional, komitmen dalam penanganan kasus yang jelas-jelas diketahui publik telah menyalahi aturan.

“Kasus dana CSR kan sudah jelas ada temuan BPK RI. Tentu, kejaksaan pasti lebih paham bagaimana alur penanganannya. Karena itu, masyarakat berharap Kejati maupun Kejari punya komitmen untuk menuntaskan kasus ini,” harapnya.(dni)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.