SPAM Pasigala Antara Harapan dan Kenyataan

- Periklanan -

Tim Tipikor Polda Sulteng pada Rabu (9/5) menangkap basah penggantian pipa Pasigala di Desa Lambara, Kalawara dan Pandere. Saat itu juga aktivitas mereka langsung dihentikan oleh aparat. (Foto: Istimewa)

PALU – Desain awal proyek pemasangan pipa Sambungan Penyediaan Air Minium (SPAM) regional Palu, Sigi, dan Donggala (disingkat Pasigala) dimulai tahun 2008, dan proyek ini seharusnya selesai pada tahun 2016.

Gonta ganti kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III), dan sering terjadi pergantian Satker serta PPK memengaruhi jalannya proyek bernilai kurang lebih Rp 500 miliar ini. Nilainya cukup besar.

Di desain awal proyek pembuatan intake di Desa Saluki Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kecepatan air 300 liter per detik, tapi faktanya saat ini tidak seperti rencana awal,  tidak cukup 300 liter per detik. Tetapi hanya 150 liter per detik, seperti yang dikatakan Kepala BWSS III saat ini, Yusuf Tambing. Dengan kapasitas 150 liter tentu tidak akan mampu melayani wilayah Pasigala seperti yang direncanakan pemerintah pusat melalui Dirjen Air Bersih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Jangankan untuk melayani wilayah Kota Palu, Sigi, dan Donggala,  untuk melayani Palu saja sudah sulit, disebabkan air tidak jalan, disebabkan banyaknya pipa yang pecah.

Hasil penelusuran Radar Sulteng di lapangan mulai dari Intake Saluki hingga ke IPA yang terletak di Desa Oloboju Kabupaten Sigi sedikitnya ada 108 buah pipa pecah.

Pantauan di lapangan, di jalur Saluki menuju Oloboju  pipa SPAM regional yang dipasang tidak sesuai dengan perencanaan, alias maladesain atau gagal perencanaan. Pasalnya,  pipa yang dipasang tidak sesuai jalur yang direncanakan di awal proyek ini dimulakan. Pipa terlalu merayap ke bawah, ketika air dijalankan dengan kecepatan penuh maka pipa akan pecah seperti yang ditemukan koran ini di lapangan.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Sulteng, Saliman Simanjuntak,  pipa rusak karena desainnya salah. Akibatnya pasir dan kerikil menumpuk dalam pipa, hingga tersumbat, pipa pun pecah. Apalagi ada dugaan pipa yang dibeli dan disapang di jalur Saluki menuju Oloboju bukan pipa yang dipersyaratkan dalam RAB dan speksifikasi pipa. Bukan pipa pabrikan yang disyaratkan dalam aturan dan kesepakatan sebelum proyek ini dilakukan.

Diduga proyek ini menjadi tempat atau ajang korupsi berjamaah di BWSS III, bahkan data yang ada menyebutkan korupsi sudah berada di titik Rp 100 miliar.  “Korupsi sekitar Rp 100 miliar, ”sebut sebuah sumber, yang minta identitasnya dirahasiakan.

Tak pelak, anggota DPRD Sulteng dari Komisi III yang dipimpin Zulfakar Nasir merasa prihatin dengan proyek yang nilainya cukup besar. “ Ini proyek setengah triliun Rupiah harus diselamatkan.  Jangan sampai proyek Pasigala ini sama dengan kasus Gedung Wanita, Gedung Serba Guna, dan Kolam Renang, yang terjadi di Sulawesi Tengah,’’ ujar Zulfakar Nasir.

- Periklanan -

Perkembangan terakhir menyebutkan masyarakat pelanggan disetting akan membayar semua biaya pembangunan dan pemasangan SPAM pipa regional Pasigala. Apalagi, BWSS III menyebut-nyebut proyek ini akan dilaunching (diresmikan) pada 1 Juni 2018, meski dengan kekuatan 150 liter per detik. Jauh dari rencana awal di tahun 2008 lampau.

Menurut Kepala BWSS III, Yusuf Tambing, saat menghadiri dengar pendapat di DPRD Sulteng, Rabu (16/5) menyarankan agar air sebelum dijalankan untuk memenuhi masyarakat pelanggan di Pasigala, sebaiknya dilakukan perbaikan atau pembenahan di SPAM pipa nya sebelum dijalankan airnya.  “ Paling lambat tanggal 1 Juni 2018 air sudah bisa mengalir,’’ timpal  Satker Pasigala BWSS III,  Elizer.

Dikatakan Elizer, BWSS III saat ini sedang mengganti 45 batang pipa. Di lapangan para pekerja telah bekerja siang dan malam.  “ Saat ini kita mulai ganti 45 batang pipa,’’ ungkap Kasatker, Elizer.

DPRD akan turun lapangan bersama BWSS III, juga Dinas Cipta Karya Sulteng untuk melihat di lapangan menjelang air dijalankan secara perdana setelah stabil 150 liter per detik, atau dari desain awal 300 liter per detik.

Lantas bagaimana dengan penyelidikan polisi soal kasus Pasigala ini. Dalam keteranganya, Yusuf menjelaskan,  pemeriksaan sedang berjalan bahkan masih bersifat normatif. Penyidiknya di Tipikor Polda Sulteng selalu bolak balik Jakarta Palu,  bertemu dengan Inspektorat. Karena Inspektorat pernah mengaudit kasus ini.

“Menurut saya dari pemerintah pusat belum ada indikasi mau menghentikan kasus ini. Saya kira kalau kita membandingkan dengan kasus Gedung Wanita, Gedung Serba Guna,  dan Kolam Renang saya kira agak jauh beda pak. Ini barang sudah selesai. Saya perjelas lagi bahwa air akan mengalir. Cuma begitu mengalir air kembali, dan bocor lagi.  Sekarang kami sedang berusaha kebocoran itu tidak ada lagi. Tadi kan pak Kadis bilang biar 150 saja yang penting kalian bisa kontinyu,’’ jelasnya.

BWSS III belum bisa menjamin bila pipa yang diganti dari tipe PN 8 menjadi PN 10  pipanya tidak akan pecah lagi. Dikatakan Yusuf, pekerjaan pipa ini tidak seperti mengaspal jalan, begitu diaspal langsung licin dan kuat. Tapi di pipa ada barang yang bergerak di dalam.  “Yang setiap saat kadang-kadang membuat tekanan yang besar, kadang-kadang kecil. Mungkin juga ada pipa yang sudah tertanam sekian tahun bisa saja ada yang sudah rusak,” sebutnya.

Menanggapi pernyataan kepala BWSS, Kadis Cipta Karya Sulteng Saliman Simanjuntak mengatakan, memang kita butuh kontinuitas dalam memasang dan mengelola air, jangan sampai satu minggu jalan tiba-tiba berhenti lagi, kemudian jalan lagi. “ Bahkan dulunya ada satu bulan berhenti lagi. Ini tidak bisa kita ganggu PDAM. Kita butuh kepastian. Kita harus uji coba dulu. Nah uji coba ini belum pernah dilakukan sebelumnya, “ tandasnya.

Saliman juga mengeritik kepala BWSS yang menyebut untuk koordinasi tidak usah menyurat. Tapi kenyataannya dulu pernah mengundang balai tetapi tidak pernah datang memenuhi undangan. “ Balai tidak mau datang, katanya karena dilarang dari Jakarta. Jadi ini ada sesuatu yang disembunyikan. Saya sebenarnya dari dulu pingin baik-baik. Apa yang kurang saya bantu,’’ ujar Saliman.

Menurut dia  perlu mengarah kesana, supaya tidak menagih ke PDAM Sigi, Palu dan Donggala di kemudian hari.  Ini menyangkut biaya operasional yang didanai oleh APBD provinsi yang diatur oleh Dispenda.  “ Sebab BWSS III tidak pernah menjelaskan progress proyek sudah seperti apa, air nya sudah dimana,” cecar Saliman. (mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.