PALU-Pernyataan anggota DPRD Sulteng asal Fraksi NasDem, Sonny Tandra, yang meminta evaluasi atas melonjaknya dana olahraga Sulteng menuai kecaman.
Pasalnya, dalam rapat Banggar pada Jumat 19 Agustus lalu, anggota Dewan Provinsi asal Dapil Kabupaten Poso, Morowali, Morut dan Tojo Unauna (Touna) ini meminta agar dana olahraga perlu ditinjau kembali karena terlalu besar, dari sebelumnya Rp 9,2 miliar menjadi 20,7 miliar. Bahkan ia meminta sebaiknya dana tersebut dialokasikan pada kebutuhan-kebutuhan lain.
Supardi, salah seorang praktisi sosial kemasyarakatan menyesalkan pernyataan Sonny Tandra yang terkesan tidak mendukung kemajuan olahraga di Bumi Tadulako. Padalah saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga bersama K0NI Sulteng, tengah menggenjot agar atlet meraih prestasi dan Sulteng keluar dari zona juru kunci diajang multy event empat tahunan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta event olahraga lainnya.
Menurut Supardi, apa yang disampaikan anggota dewan terhormat ini, sangat anomali dengan sikap dan niat besar Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura yang telah mencanangkan program Sulteng Emas 2024. Meski disadari, untuk mewujudkan desain besar olahraga Sulteng tidak bersandar semata pada APBD Sulteng. Karena Tim Pokja Sulteng Emas membangun komitmen dengan sponshorsiip.
” Bagaimana mau jalan program pembinaan atlet, jika tidak ditunjang dengan pendanaan serta ketersediaan prasarana yang memadai,” cetusnya, Selasa (23/08/2022).
Bercermin dengan provinsi-provonsi lain, tambah Supardi, atlet-atlet selalu menyumbangkan medali baik di ajang nasional maupun internasional karena dana pembinaannya ditunjang oleh pemerintah daerah.
” Tidak hanya itu, terjalinnya harmonisasi antara pihak eksekutif, legislatif serta KONI selaku wadah berhimpun cabang olahraga,” jelasnya.
Ia manambahkan, jika dana pembinaan olahraga minim, yakin dan percaya jangan pernah bermimpi Sulteng akan diperhitungkan oleh provinsi-provinsi lain. Apalagi dalam waktu dekat berbagai hajatan olahraga akan digelar, seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX di Kabupaten Banggai. Kemudian Pra Popnas di Kota Palu, Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas), serta berbagai event olahraga ditingkat lokal lainnya. Kesemuanya ini tentunya membutuhlan dukungan dana dari Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
” Nah kalau ada anggota dewan yang skeptis dengan kemajuan olahraga daerah ini, maka perlu dipertanyakan konsistensinya,” tandas Supardi.
Ia juga menyarankan, sebaiknya anggota dewan tidak hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya bisa menguntungkan dirinya. Seperti dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang muaranya hanya diperuntukan pada pekerjaan pisik, bukan pada pembinaan atau pengembangan sumber daya manusia (SDM).
” Saya berharap cara berpikir anggota dewan tidak monoton. Karena saat ini olahraga dari cabang olahraga (cabor) manapun tengah digandrungi masyarakat, sehingga perlu sokongan dan dukungan baik pemerintah maupun legislatif,” pungkasnya.
Dikonfirmasi media ini, anggota DPRD Sulteng Sonny Tandra, terkait pernyataan dia yang terkesan tidak mendukung kemajuan pembinaan olahraga Sulteng diklarifikasinya. Bahwa dia bukan tidak mendukung kemajuan olahraga. Jangan disalahartikan, kata dia.
“ Saya saat itu kan dalam konteks bertanya, saat rapat, di Banggar lagi. Sebagai anggota legislatif wajarkan bertanya seperti itu. Kehadiran kita di dewan itu kan bertanya kepada pihak eksekutif. Itu tugas kita, “ kata politisi Partai NasDem ini.
Dikatakannya, dirinya tidak pernah menyebut tidak mendukung. Yang dipertanyakannya adalah anggaran APBD-P ini begitu tinggi dipakai kemana semua. Dia bertanya dan sudah dijawab dengan baik oleh TAPD dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah.
“Saya bilang bagus saya sangat mendukung kegiatan olahraga, tapi biasanya kita selesaikan dulu persoalan yang lain, yang juga penting, seperti masalah pangan, masalah Huntap yang belum terselesaikan, kemiskinan, dan sebagainya, “ ulasnya, dan menyebut itu dipertanyakan saat rapat Banggar.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini berargumen, bahwa kerawanan pangan saat ini sangat tinggi di dunia. Menurutnya, stok pangan di Sulawesi Tengah ini tidak ada. Karena itu katanya, kita harus mengingatkan pemerintah, apakah sudah selesai urusan primer. Kita harus memikirkan pula pihak lain yang masih membutuhkan perhatian kita. Pilihan kita apa? Kita harus lebih memihak ke pemenuhan dasar dulu.
Tapi kata Sonny, toh anggaran yang dibahas tidak ada perubahan. Tidak bergeser. Pertanyaannya tidak mengganggu anggaran. Artinya Sonny tetap mendukung.
“ Mempertanyakan itu bukan berarti tidak setuju. Tetapi mengingatkan pemerintah. Tidak ada satu sen pun anggaran bergeser. Artinya saya ikut setuju. Saya juga begitu mendapatkan penjelasan langsung diam juga. Saya setuju, “ pungkasnya.(bud/mch)
