Soal Truk Kontainer, Dishub Klaim Sudah Maksimal Sosialisasi

- Periklanan -

Ilustrasi trukpengangkut kontainer. (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu mengakui sudah menyosialisasikan dan mengkaji terkait larangan kontainer masuk ke Kota. Kepala Dishub Kota Palu Setyo Susanto mengatakan selama ini masih sebatas imbauan, namun 1 Oktober mendatang penegasan tindakan berupa penilangan akan diberlakukan.

Yang melanggar pastinya diberikan sanksi dari kepolisian, atau pihaknya melakukan penahanan sementara kontainer. Kata Setyo, aturan tersebut berlaku pada semua jenis kontainer.

“Pokoknya sebelum pukul 12 malam tidak boleh masuk. Pintu masuknya dari Jalan Sisingamangharaja dan wilayah anjungan,” kata Setyo.

Jika sudah berlaku pada 1 Oktober kontainer sudah tidak mendapatkan pengawalan lagi dari aparat kepolisian, terkecuali sebut Setyo kontainer yang sifatnya khusus. Khusus itu dia jelaskan jika tidak didistribusikan saat itu maka akan menjadi masalah. Sedangkan kontainer yang tidak diperbolehkan dan ditahan sampai pukul 12 malam itu tidak berpengaruh pada masyarakat kota.

“Misalnya BMM, peti kemas yang membawa pasokan untuk tanggap darurat. Alat pengecor beton, karena kalau ditahan sudah beku itu beton,” katanya.

Setyo menuturkan, rata-rata berat dari kontainer yang memiliki tiga sumbu 26 ton, tetapi dibagi dalam tiga sumbu, sehingga jika satu sumbu seberat 8 ton. 8 ton ini tidak akan masalah menekan jalan dengan bergerak pada kecepatan 50 sampai 60 km/jam, tetapi akan menjadi masalah jika kecepatannya di bawah angka tersebut karena kontainer akan menekan lebih keras.

“Jadi kenapa kita kasih malam supaya kontainernya bisa melaju, tidak juga laju sekali, artinya lalu lintas kosong sehingga lebih lancar,” jelasnya.

Setyo mengungkapkan, jika masih tetap dibiarkan siang hari di saat lalu lintas ramai pasti kecepatannya hanya dikisaran 20 sampai km/jam, pasti akan menyebabkan kemacetan dan semakin menekan jalan maka semakin bertambah rusak kontruksinya.

- Periklanan -

Dia mengungkapkan, sosialisasi telah gencar dilakukan selama ini, bahkan sebulan terakhir saat uji coba pada 1 September juga termasuk dalam sosialisasi.

“Pasti pengusaha sudah tahu semua, bohong kalau ada yang belum tahu. Saya kira sudah cukup sosialisasinya hingga 1 Oktober karena sudah pernah ditahan semua kontainer yang membawa barangnya,” sebutnya.

Aturan ini kata Setyo, harusnya diberlakukan pada tahun 2009. Sehingga sejak waktu itu sudah keluar ongkos, tetapi selama delapan tahun terakhir sudah menikmati tidak mengeluarkan ongkos, termasuk penghematan.

Sebut Setyo konsekuensinya harus ditanggung oleh pengusaha. Saat disinggung terkait dampak dipasaran naik karena kenaikan ongkos tambahan, Setyo mengaku pasti tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dia memperkirakan kenaikan hanya Rp 50 sampai Rp 100 rupiah per unit barangnya.

“Dibandingkan dengan berapa biaya BBM yang dia buang akibat ketidaklancaran di persimpangan, berapa nilai waktu perjalanan yang tertunda karena menunggu dibelakang peti kemas. Jadi tolong jangan menghitung satu pihak,” tukasnya.

Terpisah Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto mengatakan bahwa dalam pengawalan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kontainer adalah pada barang yang diperbolehkan oleh Dishub.

“Kalau soal kendaraan semua ada pada Dishub Kota, kalau kami dikepolisian hanya mengikuti jalur rambu- rambu saja. Kalau ada izin dari Dishub kami lakukan pengawalan masuk dalam Kota,” ungkapnya.

Menurut Hari bahwa dalam pengawalan oleh kepolisian tentunya diatur dalam Undang-undang, seperti barang khusus yang dimuat oleh kontainer harus tepat sampai di tujuan.

“Karena dalam aturan itu jelas ada aturan yang dapat dikawal sesuai dengan jenis pengawalanya, seperti ambulance, pemadam, pejabat negara, kemudian kendaraan lain atas kepentingan. Kalau dulu itu tidak ada kontainer masuk dalam Kota, kalau sekarang ada, tanya sama Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kenapa sampai ada kebijakan, soal itu,” ujarnya .

Kemungkinan, Hari menjelaskan apabila sampai kontainer masuk dalam Kota ada kekurangan fasilitas pergudangan. “Itu bisa saja, gudangnya terlalu jauh dengan jantung Kota atau fasilitas lainnya yang kurang, sehingga banyak kontainer menginginkan barang bawaanya itu masuk dalam Kota,” pungkasnya.(cr2/who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.