Soal Bahaya Tambang Poboya, Pemerintah Dinilai Mau Bunuh Diri

- Periklanan -

ILUSTRASI: Kegiatan di lokasi tambang emas di Dusun Vatutempa, Poboya, beberapa waktu lalu. (Foto: dok. bmzIMAGES)

PALU –  Lambatnya penanganan tambang emas ilegal di Poboya, Kota Palu Sulawesi Tengah terus mendapat sorotan para pemerhati lingkungan maupun praktisi hukum. Kali ini praktisi hukum Dr Elvis DJ Katuwu SH MH, yang menyebutkan bahwa, kalau pemerintah mau bunuh diri, jangan ajak-ajak masyarakat.

Alasannya kata pengacara yang terkenal pada kasus sandal jepit itu, sudah cukup jelas bahwa dari hasil penelitian dua perguruan tinggi masing-masing dari akademisi Untad dan tiga  Profesor asal Jepang yakni Profesor Tomonori Kawakami, Profesor Takanobu  Inoue dan Profesor Nagafuchi Osamu terungkap bahwa kadar zat berbahaya Merkuri di udara kota Palu sudah melebihi standar maksimal yang ditetapkan WHO.

Setelah mencermati informasi tersebut, kata Koordinator Humas DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palu ini, bahwa mengenai zat berbahaya mercuri, jika benar benar telah memberikan efek negatif terhadap lingkungan terutama kehidupan masyarakat  di wilayah Kota Palu, apalagi zat itu telah mengepung Kota Palu,  maka itu harus menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik pemerintah Kota Palu maupun Pemerintah di atasanya (Sulteng,red). Apalagi terkait penanganan permasalahan tambang poboya kata Elvis, telah diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.

‘’Dan jika itu benar benar terjadi, Pemkot Palu dan Pemerintah Sulteng harus mempertanggung jawabkan secara hukum,” tegas Elvis DJ Katuwu.

Pertanggung jawaban hukum yang dimaksud Elvis disini,  jika hal yang dikhawatirkan itu benar benar terjadi dan dampaknya dialami masyarakat, maka pemerintah harus mempertanggungjawabkan, baik secara pidana maupun perdata. Karena, dengan apa yang telah diwartakan sebelumnya, menurutnya adalah bukti dari sikap Pemerintah khususnya Pemkot Palu, yang hanya melakukan pembiaran.

Bukan meringankan beban masyarakatnya, tapi pemerintah terkesan mau menghabisi masyarakatnya sendiri dengan  pencemaran lingkungan akibat tambang ilegal di Poboya. “Jadi kalau mau bunuh diri, jangan ajak ajak masyarakat Kota Palu dan silakan bunuh diri sendiri,” katanya  dengan nada tegas.

Dia menambahkan, jika hal tersebut dikarenakan pembiaran oleh pemerintah kata Elvis, merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik terhadap lingkungan, termasuk masyarakat di daerah ini. Dan tindakan itu haruslah dipidanakan. Olehnya secara tegas, pengacara senior di Kota Palu ini mengharapkan Pemkot Palu atau pemerintah Sulteng,  segera mengambil langkah tegas dan soslusi untuk mengantisipasi hal ini, sehingga jangan sampai  zat berbahaya mercuri ini terus berlanjut pencemarannya.

“Ini sangat mengancam lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat Kota Palu. Jika benar benar telah sampai berbaur dengan udara, berarti bahaya zat ini sudah menghampiri dan menyentuh masyarakat. Artinya kita sebagai masyarakat Kota Palu ini sudah diambang bahaya dari zat mercuri ini,’’ tegasnya.

- Periklanan -

Sementara Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah Harun SH, menambahkan dari awal saat perencanaan tambang poboya itu dibuka, aktivis lingkungan dengan kepeduliannya sudah sering memberikan warning bahwa itu berbahaya. Tapi apa jadinya pemerintah bukannya mendukung malah tidak peduli dengan hal itu, dan terkesan hanya membiarkan.

“Zat berbahaya mercuri ini sudah menghampiri dan menyentuh masyarakat secara langsung.  Karena ini sudah terlanjur kita meminta Pemkot Palu, pemerintah provinsi, dan Pemerintah RI, karena penangan hukum kasus ini kami ketahui kemarin sudah diambil Kementerian Lingkungan Hidup, harus segera melakukan upaya konkret. Harus serius menyikapi hal ini,” jelas Harun.

Katanya lagi, jika selanjutnya itu tidak ditandaki dengan serius, PBHR Sulteng, siap memfasilitasi warga Kota Palu yang akan mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah, sebagai wujud meminta pertanggung jawaban hukum dari pemerintah, baik pidana maupun perdata.  ‘’Kita akan buka pendaftaran, siapa saja masyarakat yang keberatan dan terancam oleh zat mercuri ini, akan kita fasilitasi secara cuma cuma untuk menggugat pemerintah,” tegasnya lagi.

Harun juga menerangkan, kondisi terlanjur seperti ini, cenderung bahaya dari zat mercuri yang telah mengepung wilayah Kota Palu ini, dikarenakan pembiaran oleh pemerintah termasuk aparat penegak hukum. Pembiaran itu seperti, perdagangan secara bebas mercuri ke tambang Poboya. Olehnya PBHR Sulteng juga meminta Polda Sulteng, agar segera menutup akses pengelola tambang itu, khususnya untuk mendapatkan mercuri secara mudah.

“Polda segera bertindak. Jangan lagi menunggu nanti adanya dampak nyata yang ditimbulkan baru mau bertindak. Kalau pernyataan pihak Polda mereka sudah tidak bisa lagi menangani ini karena penanganannya telah diambil kementerian lingkungan hidup, tidak harus seperti itu pernyataannya, karena ini daerah Sulteng yang tentunya urusan hukum menjadi tanggung jawab dan kewenangan Polda Sulteng,” tandasnya.

Seperti diberitakan,  Selain merusak lingkungan di sekitar lokasi tambang, aktivitas tambang emas di Poboya juga mengancam kehidupan seluruh masyarakat di Kota Palu. Bahaya tersebut disebabkan dari penggunaan zat berbahaya jenis Merkuri. Bahkan penggunaan Merkuri di Poboya melebihi standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).

Hal yang memprihatinkan ini, membuat ilmuan asal Jepang bersama akademisi Universitas Tadulako (Untad) beberapa kali melakukan penelitian terkait penyebaran Merkuri di Kota Palu akibat aktivitas tambang emas di Poboya. Penelitian tersebut bahkan telah diterbitkan dalam jurnal internasional.

Dalam penelitian yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2012 antara akademisi Untad yang dilakukan Rektor Untad, Prof Dr Ir Muhammad Basir Cyio SE MS dan Dr Isrun SP MP, serta 3 Profesor asal Jepang yakni Profesor Tomonori Kawakami dari Toyama Prefectural University serta Profesor Takanobu  Inoue dari Toyohashi  University of  Technology dan Profesor Nagafuchi Osamu dari Graduate School of Enviromental Science Departemen of Ecosystem Studies University of Shiga Prefecture terungkap bahwa kadar zat berbahaya Merkuri di udara kota Palu sudah melebihi standar maksimal yang ditetapkan WHO.

“Memprihatinkan dan ironis. Karena kadar Merkuri di Palu sudah melebihi standar dunia,” ujar Dr Isrun SP MP saat ditanya tanggapannya dengan keadaan Palu saat ini.

Bahkan kata Isrun saat penelitian mereka diketahui hasilnya, ketiga Profesor asal Jepang tersebut tampak ketakutan meskipun hanya untuk sekedar bernafas. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.