PALU – Mitigasi bencana penting diketahui seluruh siswa sekolah. Tidak terkecuali siswa-siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), yang lebih membutuhkan perhatian khusus saat bencana terjadi. Melihat pentingnya hal tersebut SLB Adjerni Sunusi Palu, mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Kegiatan Implementasi Program ini sendiri, digelar Sabtu (12/11) di SLB Adjerni Sunusi Palu. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Damkar Kabupaten Donggala serta Perwakilan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbud.
Kepala Bidang Pendidikan Khusu dan Layanan Khusus(PKLK) Disdikbud Sulteng, Dr Minarni Nongtji dalam laporannya, menyampaikan bahwa Program Satuan Pendidikan Aman Bencana khusus SLB ini sudah dilakukan di beberapa SLB yang ada di Sulawesi Tengah.
“Dan kali ini giliran SLB Adjerni Sunusi yang mendapat bantuan ini untuk memberikan pengetahuan kepada para guru dan juga siswa terkait mitigasi bencana, penanganan bila terjadi bencana dan pascabencana. Tapi ini utamannya yang kita tingkatkan terkait dengan pengetahuan para guru-guru lewat program Satuan Pendidikan Aman Bnencana ini,” jelas Minarni.
Bantuan Kemendikbu lewat Direktorat PMPK senilai Rp50 juta ini, dimaksimalkan dengan mengadirkan sejumlah pemateri yang berkaitan dengan penanganan bencana. Beruntung pula,Ketua Yayasan Adjerni Sunusi yang menaungi SLB Adjerni Sunusi turut berpartisipasi mendukung kegiatan ini, dengan bantuan materil.
“Ketua Yayasan Adjerni Sunusi , Bapak H Iskandar selalu mendukung keberlangsungan SLB ini. Tanah maupun bangunan di lokasi SLB ini juga merupakan hibah dari beliau, yang merupakan tabungan amal jariyahnya kelak,” ungkap Kepala Bidang PKLK.
Para peserta sendiri, tidak hanya siswa dan guru SLB Adjerni Sunusi saja, namun juga melibatkan masyarakat di sekitar sekolah, serta para Kepala SLB yang ada di Kota Palu, Donggala dan Sigi. Minarni berharap, para peserta mengikuti materi-materi yang disampaikan para narasumber ini, agar sekolah benar-benar siap, ketika bencana yang tidak diharapkan terjadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yudiawati Vidiana menyampaikan, guru merupakan orang yang berperan penting ketika bencana terjadi di sekolah. Apalagi di Sekolah Luar Bisa. Di tangan para guru ini lah, anak-anak berkebutuhan khusus bisa menyelamatkan diri ketika bencana.
“SLB berbed dengan sekolah lain, kalau di sekolah regular, siswa-siswa cukup diarahkan ketika bencana, di SLB tidak demikian. Guru lah yang harus membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini selamat, karena mereka punya keterbatasan,” kata Kepala Dinas.
Para tenaga pendidik kata Yudiawati, harus memahami fase-fase terjadinya bencana. Mulai dari upaya mitigasi, tanggap darurt dan penangaanya. Kegiatan semacam ini penting untuk dilakukan, mengingat Sulawesi Tengah memang termasuk daerah rawan bencana.
Lebih lanjut, Kepala Dinas mengungkapkan, bahwa Sulawesi Tengah memang daerah rawan bencana, sehingga sekolah perlu untuk sering ditingkatkan pengetahuan terkait mitigasi bencana. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran daerah, kegatan-kegiatan terkait program Satuan Pendidikan Aman Bencana, masih mengandalkan dana pusat lewat Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami berharap 2023 Dinas Pendidikan punya anggara lebih untuk kegiatan-kegiatan terkait kebencanaan, apakah itu edukasi, sosialisasi maupun kegiatan rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana,” tuturnya.
Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bakal mendorong mitigasi bencana ini bisa masuk ke kurikulum sekolah. Sehingga pemahaman terkait apa yang harus dilakukan siswa ketika bencana, benar-benar bisa tertanam, tidak sebatas sosialisasi. “Kalau ini sudah masuk ke sekolah dan jadi mata pelajaran makan akan ada evaluasi berupa ujan dan siswa jadi paham. Ini juga akan kami lakukan terkait masalah gizi dan kesehatan reproduksi siswa juga terkait masalah stunting. Khusus masalah gizin dan stunting modul pembelajarannya sudah siap,” tandas Yudiawati.
Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Evenri Simbolon menyampaikan, program satuan pendidikan aman bencana ini penting untuk dilakukan oleh sekolah. Tidak hanya dalam bentuk pelatihan saja, sekolah juga bisa menggunakan anggarannya untuk pengadaan alat pengaman, seperti petunjuk arah bila terjadi bencana dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan terkait memperkecil risiko bila terjadi bencana.
“Dengan catatan, tidak boleh melakukan pengadaan fiktif atau pun pemahalan harga. Sepanjang untuk kepentingan anak-anak silahkan saja, apalagi untuk anak-anak di SLB,” jelas Evenri.
Dia pun mengajak keterlibatan swasta mapun perorangan dalam kemajuan pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Adjerni Sunusi, yang turut mendukung program satuan pendidikan aman bencana ini. Sebab kata dia, jika mengandalkan dana pemerintah, pasti terbatas jumlahnya.
“Ini bisa jadi contoh masyarakat yang ekonominya sudah makmur ayo berptisipasi, begitu juga pihak swasta seperti bank yang ingin menyalurkan tanggugjawab sosialnya, lebih bermanfat di kegiatan semacam ini,” tandas Kepala Perwakilan BPKP.
Di akhir kegiatan juga dipraktekan simulasi bila terjadi gempa bumi oleh anggota BPBD dan Damkar Kabupaten Donggala dibwah pimpinan Kepala BPBD, Akris Fatah. Di mana guru-guru SLB, diajarkan cara membantu anak-anak untk berlindung di bawah meja atau menyelamatkan diri menggunakan kursi.
Dan bila anak-anak yang memiliki keterbatasan berjalan, guru-guru lah yang diminta mengangkat anak dengan kursi yag dipakai. “Jalur evakuasi di sekolah ini juga harus jelas begitu juga titik kumpulnya, agar guru-guru dan siswa sudah tahu caranya berlindung ketika terjadi bencana,” sebut Akris. (agg)
