Slamet Riyadi Cante: Penyelenggara Pemilukada Sulteng Harus Menjaga Marwah dan Independensinya Tanpa Memihak Salah Satu Paslon

- Periklanan -

PALU – Akademisi Fisip Untad sekaligus pengamat politik, Slamet Riyadi Cante memberikan komentar, kritik, dan saran mengenai kasus pemberhentian Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan empat Komisioner Bawaslu Kabupaten Banggai. Dirinya mendorong penyelenggara menjaga marwah dan independensinya dengan menerapkan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi yaitu keadilan yang tidak parsial. Sehingga prinsip keadilan memang harus dikedepankan, tidak memilih siapa baik petahana atau siapa.

Karena menurutnya Marwah dan independensi penyelenggara jika terganggu akan mengakibatkan distrust atau kehilangan kepercayaan dari publik sebagai penyelenggara. Dirinya mendorong agar Bawaslu dapat ruang untuk mengajukan banding demi menjaga marwahnya. Terlebih terkait kasus pemberhentian ini bermula dari rekomendasinya surat nomor 502/K.ST-01/PM.05.01/V/2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 1 Mei 2020, yang terjadi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada pilkada 2020.

“Demi menjaga marwah Bawaslu, seharusnya diberikan ruang bagi Bawaslu untuk mengajukan banding atas keputusan peradilan tata usaha negara di Makassar beberapa waktu lalu. Agar Bawaslu dapat menjaga marwah dan kredibilitasnya dimata publik,” tandas Slamet Riyadi Cante saat dihubungi media.

Dirinya khawatir kedepan taring Bawaslu tumpul dan tidak memiliki keberanian untuk merekomendasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu atau pilkada, padahal Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan.

“Saya khawatir Bawaslu jadi takut dan lebih memilih berdiam-diam saja ketika ada pelanggaran, dan seharusnya juga Bawaslu RI membantu membackup persoalan ini. Karena kan secara kelembagaan ini berjenjang, tapi kok malah diam juga ini. Ini lah yang menjadi pertanyaan baik saya sebagai akademisi ataupun masyarakat,” tegas Slamet Riyadi Cante

Sebagai akademisi dan pengamat politik dirinya merasa banyak kejanggalan dan keanehan terkait DKPP yang memberhentikan Ruslan Husen Ketua Bawaslu Provinsi, Sulawesi Tengah dan empat komisioner Bawaslu Banggai yakni Bece Abd Junaid (Anggota merangkap Ketua), Muh. Adamsyah Usman, Nurjana Ahmad dan Marwan Muid.

“Makannya saya selalu katakan dan ini juga menjadi materi dalam seminar beberapa waktu lalu ketika fakultas hukum Untad bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). Ada kecenderungan masyarakat partisipasinya menurun dan tingkat golput nya tinggi, karena terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pilkada atau pemilu,” Jelas Slamet Riyadi Cante

- Periklanan -

Slamet Riyadi Cante mengingatkan, penyelenggara Pemilu dalam Pilkada harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi yaitu keadilan yang tidak parsial. Sehingga publik percaya, terhadap penyelenggara karena hal ini kan bisa berkorelasi positif kepada peningkatan jumlah paritispasi publik dalam memilih.

“Karena hal-hal seperti ini menjadi tontonan publik. Kok ada Bawaslu yang memberikan rekomendasi kepada KPU, dan KPU yang melaksanakan. Tetapi Bawaslunya tiba-tiba dicopot. Saya menyarankan ke DKPP untuk mentransparansikan kepublik terkait persoalan ini. Dimana masalahnya, kok bisa ada satu orang yang tidak di berhentikan sebagai Bawaslu di Kabupaten Banggai. Bahkan sampai ada ketua Bawaslu Provinsi yang dicopot,” jelasnya.

Menurutnya harus ada pemberian ruang kepada Bawaslu untuk banding, karena lembaga ini kerjanya hanya memberikan rekomendasi ke KPU. Jangan sampai DKPP sikapnya abu-abu dan tidak tegas, sehingga terkadang pelanggaran hukum dianggap pelanggaran kode etik. Begitu sebaliknya ketika ada pelanggaran kode etik dialihkan ke ranah hukum, jadi tidak jelas.

“Kalau memang ketua Bawaslu provinsi yang dicopot, karena persoalan secara pribadinya dimana pelanggaran kode etiknya. Karena saya juga bingung dimana kesalahannya, kalau ada yang menanggap itu karena dia sering memberikan komentar dikoran misalnya, menurut saya itu malah wajar saja dan bagus. Selama itu memang memiliki argumentasi yang realistis,” tandasnya

Menurutnya hal itu pun bagian dari tugasnya sebagai Bawaslu Provinsi menjelaskan ke publik dan membackup Bawaslu kabupaten terkait persoalan yang terjadi. Jangan sampai seperti DKPP yang memiliki wewenang untuk menyoroti persoalan kode etik, tetapi belum bisa menjelaskan ke publik. Dimana letak kesalahannya Bawaslu ini, padahal ini juga bagian dari tugas dan konsekuensi sesama penyelenggara. Supaya ada kejelasan yang terang benderang dimana letak kesalahannya.

“Saya sebagai akademisi hanya bisa melihat dari luar, kita hanya bisa memperdebatkan persoalan pendekatan yang digunakan dalam kasus ini bukan menggunakan pendekatan kolektif kolegial melainkan pendekatan personality. Perlu ada penjelasan DKPP yang memutuskan ketika sidang kode etik itu, apa persoalannya khususnya ketua Bawaslu provinsi itu diganti,” jelasnya.

Terakhir menurutnya marwah dan independensi penyelenggara tidak boleh terganggu oleh siapapun, karena akan mengakibatkan distrust atau kehilangan kepercayaan dari publik sebagai penyelenggara. Padahal lembaga ini yang selalu mengatakan dan mendorong terkait independensi, bagaimana itu bisa terjadi jika tidak ada keterbukaan. Prinsip utama penyelenggaraan pemilu khususnya bagi Bawaslu, KPU, dan DKPP adalah Prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip keadilan yang tidak parsial. (*/isk)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.