Sidang Ditunda Tiga Pekan, Para Pihak Siapkan Barang Bukti

- Periklanan -

PALU-Sidang kesembilan, dalam perkara gugatan administrasi hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, kembali digelar di ruang sidang utama PTUN Palu kemarin, Selasa (31/3).

Seperti biasa, sidang lanjutan kemarin, atau sidang yang kesembilan, masih dipimpin Hakim anggota I Slamet Riyadi, SH, didampingi Hakim Anggota II Cahyeti Riyani, SH, didampingi Panitera Pengganti Jemy Joieh Hattu, SH.

Sebelum sidang dimulai, Slamet Riyadi seperti biasa mengumumkan terlebih dahulu bahwa sidang kembali dipimpin oleh Slamet Riyadi didampingi Cahyeti Riyani sebagai hakim anggota, dan para pihak setuju untuk sidang dilanjutkan. Hal ini disebabkan ketua majelis hakim Yohannes Christian Motulo, SH, yang biasanya memimpin jalannya sidang Perkara Nomor 03 ini masih mengikuti kegiatan di Mega Mendung Bogor Jawa Barat.

Sidang Selasa kemarin dilanjutkan, dengan agenda menerima Duplik dari Tergugat II intervensi atas Replik penggugat. Tergugat intervensi menyerahkan duplik kepada hakim yang memimpin jalannya persidangan.

“ Baik, pada hari ini kami sudah menerima Duplik yang diajukan Tergugat II intervensi, dan selanjutnya agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Yaitu berupa pengajuan bukti-bukti surat dari para pihak, “ kata Slamet Riyadi dalam arahan sidangnya.

Dirinya meminta kepada para pihak menyiapkan bukti-bukti surat, dan juga saksi-saksi yang akan bersaksi di PTUN yang relevan dengan sengketa ini. Memiliki dalil-dalil yang mendukung pokok sengketa, baik proseduralnya, kewenangannya, maupun substansi hukumnya. Juga ada pengantar bukti, diurut dari nomor satu sampai nomor sekian. Kemudian dicantumkan kode, misalnya P-1 untuk penggugat, juga jenis buktinya.

- Periklanan -

” Sebagai catatan, bukan banyak bukti dan saksi yang menentukan perkara dapat dimenangkan. Para pihak jangan ikut-ikutan tampilkan banyak saksi dan bukti-bukti, ” tegas Slamet Riyadi.

Sidang akhirnya ditunda tiga pekan, dan akan dilanjutkan pada Selasa 21 April 2020. Agenda sidang pada April nanti melakukan pembuktian administrasi. Namun hakim mengingatkan, sidang dapat dilakukan dengan melihat situasi terkini yang saat ini masih melanda Indonesia yaitu penyebaran virus Corona (Covid-19) yang terus mengancam siapa saja. Karenanya Slamet Riyadi menyarankan agar para pihak selalu berkomunikasi aktif, kapan akan digelarnya sidang dalam suasana yang aman dan tenteram, tidak ada lagi ancaman mematikan dari Covid-19.

“ Kalau Covid masih masif, sampai di minggu ke 3 yaitu pada 21 April 2020, yah bisa juga diajukan permohonan penundaan. Kita utamakan keselamatan dan kesehatan kita semua, “ pintanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pengguggat Djamaluddin yang hadir di persidangan lanjutan kemarin, Abd. Haris Dg Nappa, SH, mempertanyakan kembali eksistensi dan komitmen dari para pihak untuk hadir tepat waktu dalam mengikuti sidang perkara ini, sesuai jadwal yang sudah diketahui oleh para pihak.

Haris mempertanyakan soal durasi waktu sidang, karena pada sidang kesembilan kemarin penasehat hukum dari Tergugat I (Pemkab Donggala) dan Tergugat II intevensi terlambat datang, membuat Haris gerah.

“ Ini bagaiamna para tergugat suka datang terlambat. Ini sama dengan melecehkan PTUN Palu. Saya melihat ada semacam kesengajaan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II pengacaranya suka terlambat datang, walau dengan dalih ada sidang di tempat lain, atau ada keperluan hukum di Polda maupun di Polres. Kita harus berkomitmen datang tepat waktu, sehingga sidang berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada kendala, “ pungkas Haris.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.