Siap Melayani Masyarakat, DKP Sulteng Tetapkan Wilayah Kerja Pengawas Perikanan

Dan Kewenangan Khusus Penerbitan SLO Pengawas Perikanan Sulteng

- Periklanan -

PALU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng menetapkan wilayah kerja pengawas perikanan dan kewenangan khusus penerbitan SLO pengawas perikanan Provinsi Sulteng. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng nomor : 523.3/188.4/366/PSDKP tentang Penetapan Wilayah Kerja Pengawas Perikanan dan Kewenangan Khusus Penerbitan SLO Pengawas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Sulteng Agus Sudaryanto menjelaskan surat keputusan tersebut merupakan menjabarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 149/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang pengawas perikanan pada Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berupa pandelegasian wewenang tugas perbantuan Pengawas Perikanan.
Walaupun kata Agus, kewenangan itu berdasarkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengawasan ruang laut dan sumberdaya perikanan dan kelautan tersebut berada di Pemerintah Provinsi, namun melihat kebutuhan lapangan dan jangkauan geografis wilayah Sulteng yang sangat luas, maka dipandang perlu mengajak pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama melakukan pengawasan tersebut.
Pendelegasian wewenang ini kata Agus, berkaitan dengan pelayanan publik di lapangan. “Tentunya tidak mungkin Provinsi (baca : Pengawas Perikanan) Sulawesi Tengah sendiriannya melaksanakan tugas-tugas fungsi pengawasan perikanan di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya kepada Radar Sulteng usai menggelar kegiatan sinkronisasi program perencanaan, serta penguatan kepada Pengawas Perikanan Kabupaten/Kota seSulawesi Tengah, di aula kantor DKP Sulteng Selasa (10/3).
Dia menegaskan, wewenang yang diberikan kepada Pengawas Perikanan yang ada di Kabupaten/Kota tersebut adalah wewenang terbatas. Kontrol, koordinasi tetap berada di Pemerintah Provinsi Sulteng. “Tugas-tugas ini hanya sifatnya berkaitan dengan pemenuhan pelayanan masyarakat, supaya terakomodir. Di titik-titik, di wilayah-wilayah yang relatif jauh dari jangkauan provinsi,” jelasnya.

TANDA TANGAN : Penandatanganan kontrak Kinerja dari Kepala DKP Sulteng Moh Arif Latjuba bersama Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Sulteng Agus Sudaryanto kepada masing-masing petugas pengawas perikanan se Sulawesi Tengah. (Foto : DOKUMENTASI DKP SULTENG)

Dia pun merasa bersyukur, karena program ini mendapat dukungan dan asistensi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, dan didampingi Pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan) Bitung sebagai pembina di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur. Legitimasi ini kata dia, sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas Pengawas Perikanan daerah di lapangan. “Tanpa ada legitimasi ini, mereka tidak punya kewenangan,” tekannya.
“Ini merupakan sebuah terobosan. Kenapa, tujuannya cuma satu supaya kita bisa menjaga perairan kita, wilayah kita, aktivitas perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah itu minimal bisa kita cover,” ucapnya.
Walaupun diakuinya masih jauh dari harapan. Karena menurutnya, idealnya di setiap wilayah memiliki petugas Pengawas Perikanan. Akan tetapi paling tidak di setiap sentra-sentra produksi , di pelabuhan-pelabuhan perikanan, di TPI-TPI yang tersebat di kabupaten/kota se Sulteng itu ada perwakilan petugas-petugas Pengawas Perikanan yang membantu dalam proses pelayanan kepada masyarakat. “Di samping juga mereka tugas tambahannya mengawasi, memonitoring, membina. Adapun dalam struktur, sifatnya adalah tugas perbantuan fungsional,” kata Agus.
Dengan adanya terobosan ini, Agus berharap, minimal wilayah Provinsi Sulteng sudah mulai terpetakan dan sudah ada unsur-unsur pengawas perikanan yang hadir di lapangan untuk mencegah, mengeliminir beberapa hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan perikanan yang ilegal. “Jadi penting bagi kami, bahwa ini kelembagaan dulu. Tahun ini kita menata kelembagaannya, kemudian bertahap kita penuhi fasilitas, insfrastruktur, sarana prasarana sampai kepada nanti kedepan semua titik-titik/lini-lini perairan kita di Sulawesi Tengah itu terwakili dengan hadirnya pengawas perikanan,” tekannya.
Sementara Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Donny M Faisal mengapresiasi langkah-langkah yang diinisiasi DKP Sulteng terkait bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. “Saya disini memberikan disini memberikan bekal teknis, kebijakan, bahwa tugas pengawas perikanan dalam penerbitan SLO ada hal-hal yang perlu perhatikan, ada SOP yang mereka kuasai, ada aturan yang mereka harus ketahui dan taati agar mereka bisa melaksanakan tugas pengawasan khususnya dalam menerbitkan SLO,” tuturnya.
Selanjutnya, Agus Sudaryanto menambahkan, keberadaan Pangkalan PSDKP Bitung merupakan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. “Sehingga seluruh mekanisme tugas kita di bawah koordinasi Pangkalan Bitung selaku perwakilannya KKP dalam unsur pengawasan kelautan dan perikanan di wilayah kita,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan kontrak Kinerja dari DKP Sulteng dalam hal ini Kepala DKP Sulteng Moh Arif Latjuba bersama Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Sulteng Agus Sudaryanto kepada masing-masing petugas pengawas perikanan se Sulawesi Tengah. Kontrak kinerja tersebut kemudian dikukuhkan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung. Diharapkan, dengan adanya kontrak kinerja tersebut, para petugas pengawas perikanan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.(fdl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.