Setelah Putusan MK 25/PUU-XIV/2016

- Periklanan -

Dr. RAHMAT BAKRI, S.H., M.H.

PUTUSAN MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 25/PUU-XIV/2016 akan mengubah secara radikal paradigma pemberantasan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Dari perspektif hukum keuangan negara, putusan MK yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berarti penetapan kerugian keuangan negara harus bersifat actual loss (nyata-nyata menimbulkan kerugian). Tidak lagi yang bersifat potential loss (kerugian masih sebagai kemungkinan).

Namun syarat kerugian yang bersifat actual loss, baru sebagian menyelesaikan perdebatan yang terjadi di kalangan ahli hukum selama ini, berkenaan dengan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur Tipikor. Hal mendasar yang tidak kalah pentingnya dengan perubahan kualifikasi delik Tipikor, dari delik formil menjadi delik materil sebagaimana putusan MK, adalah pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang terlalu luas jangkauannya.

Keuangan negara tidak terbatas pada APBN/APBD tapi menjangkau kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Bahkan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/kepentingan umum juga dikategorikan sebagai keuangan negara. Termasuk kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Rumusan pengertian yang amat luas ini dalam praktik penegakan hukum kerap menyeret para profesional yang bekerja pada (BUMN) Badan Usaha Milik Negara dalam pusaran kasus-kasus Tipikor.

Tidak dibedakan secara tegas antara konsep keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah dan keuangan negara yang dipisahkan. Padahal keduanya memiliki prinsip dan karakteristik hukum yang berbeda. Pada keuangan negara yang diurus sendiri oleh pemerintah berkarakter hukum publik dan didasarkan pada prinsip otoritas publik. Pada kekayaan negara yang dipisahkan, negara melepas otoritasnya publiknya dan terlibat dalam transaksi-transaksi yang bersifat bilateral.

- Periklanan -

Implikasi hukumnya dalam praktik, kadang-kadang aparat penegak hukum melakukan simplikasi dengan menganggap bahwa kerugian yang dialami sebuah BUMN/BUMD serta-merta adalah kerugian negara. Padahal dalam dunia bisnis untung rugi adalah hal yang lumrah adanya.

Arifin P. Soeria Atmadja (Universitas Indonesia) sejak awal mengkritik rumusan keuangan negara yang terlalu luas. Menurutnya ketika kekayaan Negara dipisahkan pada perusahaan negara maka telah terjadi transformasi hukum atas status uang negara (uang publik) menjadi uang perseroan (uang privat).

Terlepas dari kritik yang dikemukakan sejumlah ahli dan implikasinya dalam penegakan hukum Tipikor saat ini, rumusan yang dihasilkan pembentuk UU Keuangan Negara, bukan tanpa konteks. Saat itu (awal-awal reformasi) pengurusan dan pengawasan perusahaan-perusahaan Negara relatif belum dilakukan secara profesional. Penegasan bahwa keuangan BUMN/BUMD merupakan bagian dari keuangan negara menjadi instrument yuridis bagi auditor pemerintah dan penegak hukum untuk menjangkaunya.

Namun saat ini situasinya sudah berkembang sedemikian rupa dan sejalan dengan tuntutan hukum yang harus responsif dengan perkembangan dan dinamika masyarakat maka kaji ulang terhadap rumusan keuangan Negara menjadi urgen dan relevan. Meski tidak memiliki kaitan langsung dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 namun substansi putusan tersebut sebenarnya hendak mendudukkan hal keuangan negara secara proporsional dalam ikhtiar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Apalagi saat ini telah diterbitkan berbagai piranti hukum lain seperti UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mendorong transparansi sebagai upaya preventif terhadap berbagai penyimpangan yang potensial terjadi di badan-badan publik. Hukum pidana mesti dikembalikan pada posisinya sebagai ultimum remedium.

(Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.