Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Setahun Berlalu, Penyintas Pasigala Masih Memprihatinkan

Dana Santunan Tak Kunjung Diterima, Hingga Jadup yang Tak Tersalurkan

PALU – Setahun peristiwa bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi memporak-poranda Kota Palu, Sigi, Donggala (Pasigala), kehidupan penyintas yang tinggal di tenda dan Hunian Sementara (Huntara) masih alami penderitaan dan memprihatinkan.

Pantauan Radar Sulteng di lokasi-lokasi pengungsian, baik warga penyintas kota Palu yang masih tinggal di tenda pengungsi, maupun yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara), masih banyak yang mengeluhkan soal jaminan hidup (Jadup) mereka.
Rika (25), salah seorang warga yang tinggal di Huntara Bumi Roviga Kelurahan Tondo, mengaku peristiwa bencana tsunami lalu yang menghilangkan nyawa kedua orangtuanya, hingga saat ini belum mendapatkan santunan duka seperti yang dijanjikan akan diberikan melalui Pemerintah kota Palu.

“Kita belum terima santunan duka dari pemerintah yang bilang akan ada bantuan santunan duka bagi ahli waris. Sementara peristiwa yang merenggut orangtuaku sudah satu tahun berjalan,” ungkapnya.
Harusnya, kata Rika, pemerintah dalam masa pemulihan pasca bencana alam, sudah menyalurkan segala kebutuhan bagi warga korban bencana, untuk bisa memulihkan kembali ekonomi pasca bencana alam yang maha dasyat itu.

“Tapi kenyataan, hingga sampai saat ini kita belum terima bantuan santunan duka sama sekali,” kata Rika yang juga bangunan rumah hancur akibat diterjang tsunami 28 September silam.
Padahal katanya lagi, soal data atau dokumen pensyaratan penunjang yang diminta oleh pihak kelurahan maupun oleh Dinas Sosial Kota Palu sebagai penanggung jawab dari Pemerintah Kota Palu, semuanya sudah lengkap dan telah diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Palu.

“Kalau untuk data sudah ada semua dengan mereka, dan itu sudah kita kasih sejak masa tanggap darurat lalu. Sampai saat ini realisasi bantuan juga belum kita terima,” tuturnya.
Senada dengan itu, Daniel (30), warga yang tinggal Huntara Bumi Roviga Kelurahan Tondo ikut menyesalkan terlambatnya progres dari pemerintah Kota Palu dalam percepatan penyelesaian persoalan warga penyintas korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi.

“Jangan sampai masalah yang kita alami ini, pada pemerintahan selanjutnya juga masih tetap tidak bisa memberikan solusi,” sebutnya.
Soal bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari pemerintah pun, warga lain bernama Dewi, seorang penyintas yang harus mendapatkan bantuan Jadup, ikut menyesalkan lambatnya penyaluran dan terkesan tidak merata.
“Saya tinggal di Huntara kelurahan Tondo, tapi belum terima bantuan Jadup. Sementara warga lainnya sudah terima,” kata Dewi yang juga tinggal di Huntara Bumi Roviga kelurahan Tondo.

Begitupun Kasim warga yang tinggal di Jalan Ponegoro Kelurahan Lere, dan masih bertenda di lokasi masjid Agung Darussalam kelurahan Baru. Menyesalkan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
“Sudah satu tahun kita hidup di tenda yang telah lusuh. Kenyataannya sampai saat ini belum jelas apakah tetap di tenda atau akan tinggal di Huntara seperti warga lainnya yang sudah tinggal di Huntara,” bebernya.

Wulandari (26), warga jalan Tembang kelurahan Lere dan masih tinggal bersama dengan keluarga di tenda masjid Agung Darussalam, dengan kondisi rumah yang rusak sehingga belum meninggalkan lokasi Masjid Agung, ikut mempertanyakan soal bantuan Jadup yang pembagiannya tidak merata.
“Kelurahan lain sudah terima, kok kita di kelurahan Lere dan Baru belum terima Jadup. Ada apa dengan pemerintah? Kenapa bisa tidak merata pembagiannya,” kata Wulandari yang dibenarkan juga oleh Nurindah Said (54) dan Karimah (70), warga kelurahan Lere.

Selain itu, Nurhayati Warga kelurahan Tondo kompleks perumahan dosen atau berlokasi tidak jauh dari lokasi kampus Universitas Tadulako, menjelaskan masih adanya Huntara yang tidak dihuni warga penyintas, padahal membangun Huntara perlu membutuhkan biaya anggaran yang besar.

“Sayang kalau ada Huntara yang siap huni, tapi tidak ada penghuninya,” ucapnya.
Bahkan Asniati (42), warga yang tinggal di Huntara Talise ikut menyesalkan atas sikap dari Pemerintah, yang lamban menangani soal menempati Hunian Tetap.

“Awalnya kita disampaikan oleh pemerintah kota Palu, sudah bisa menempati Huntap di kelurahan Tondo, pada tanggal 28 September 2019 lalu. Kenyataannya sampai saat ini kami belum juga menempati bisa hunian tetap,” tegasnya.(zal)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.