Sesuai PKPU, Rusdy-Ma’mun Wajib Merilis Contoh Kartu Sulteng Sejahtera Berisi Program

- Periklanan -

JAKARTA – Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Slamet Hasan SH, menilai Kartu Sulteng Sejahtera yang dibagikan oleh pasangan calon nomor urut 2, Rusdy Mastura-Ma’mun Amir, merupakan bentuk yang sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 4 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi pasangan calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan kampanye.

Menurut Slamet, Kartu Sulteng Sejahtera merupakan pemaparan visi, misi dan program kerja yang sangat sesuai dengan hukum.

Slamet menambahkan, bahwa sesuai pasal tersebut, menjadi kewajiban setiap paslon untuk memaparkan visi dan misinya serta program kerjanya. Oleh karena itu bentuk dan ukurannya tidak terikat dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PKPU No. 11 tahun 2020.

“Dan hal (pembuatan alat peraga-red) itu bahkan wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 4 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi pasangan calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan kampanye,” terang Slamet Hasan.

- Periklanan -

Slamet pun menilai contoh Kartu Sulteng Sejahtera hanya memuat rencana program. Pun di dalamnya tertulis daftar manfaat kartu yang berkaitan dengan uang, substansinya adalah isi program kerja yang dicanangkan paslon. Tidak bisa dimaknai sebagai janji-janji pemberian uang atau materi tertentu kepada pemilih.

“Isi Kartu Sulteng Sejahtera bukan juga dimaknai sebagai janji-janji yang mengandung politik uang, karena Kartu Sulteng Sejahtera hanya berisi rencana program,”terang Slamet lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Provinsi Relawan Rusdy-Ma’mun, Denny mengungkapkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya memilih foto dan nama. Melainkan isi pikiran dari calon pemimpin yang dikomodifikasi menjadi rencana program dan tersosialisasikan dengan baik.

“Kita ingin memvisualisasikan program yang kita tawarkan. Alat peraga yang paling tepat adalah dalam bentuk kartu, karena setelah Rusdy-Ma’mun dilantik kelak, program pasti dilaksanakan dan akan difasilitasi dengan kartu. Masa, kita sebut kartu tapi divisualisasikan dalam bentuk pamflet? Kami tidak ingin seperti kartu keluarga, namanya kartu tapi bentuknya surat.” Ujar Denny.

Masih menurut Denny, alat peraga untuk memvisualisasikan program kerja yang ditawarkan ke masyarakat bisa sama atau berbeda dengan bahan kampanye. Sehingga contoh Kartu Sulteng Sejahtera tidak bisa serta merta dibenturkan dengan Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2020 pasal 23 dan pasal 26, mau pun Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 pasal 70. Terkait alat peraga, menurutnya bisa berbentuk apa saja asalkan relevan dan tidak melanggar aturan.

“Bila ada calon gubernur menawarkan program perumahan bersubsidi, tim pemenangan bisa memeragakannya dengan maket rumah atau aplikasi android untuk simulasi menghitung cicilan. Kenapa tidak?” kata Denny mencontohkan. (*/isk)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.