Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Sertifikat PPAN di Molino Masih Bermasalah

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

MORUT – Silang sengkarut sertifikasi lahan melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kini hampir terurai.

Metode bagi lahan yang ditawarkan pemerintah setempat belum sepenuhnya disetujui pemegang sertifikat. Dari 400,2 hektare PPAN, tersisa 115 hektare dinyatakan bermasalah.

Persoalan lahan ini masih menyeret PT. Agro Nusa Abadi (ANA). Sebab kawasan PPAN itu masuk di area tanam perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Community Development Officer PT. ANA Dodi Adisatya, dihubungi Radar Sulteng baru-baru ini membenarkan persoalan tersebut. Menurutnya, lahan PPAN yang belum diakomodir oleh perusahaan ini akibat kebijakan desa tentang bagi lahan.

“Untuk sertifikat hak milik tanah yang diperoleh melalui program reforma agraria (PPAN) di desa Molino sebagian sudah kita akomodir sesuai kebijakan pemerintah setempat,” ujarnya.

Dodi menjelaskan, PPAN adalah program pemerintah pusat untuk membantu petani memiliki hak atas tanahnya. Program itu mengedepankan penataan ulang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.

Namun di Molino, sertifikat PPPAN ini dominan dikuasai oleh sejumlah pejabat dan pemilik uang di saat program itu meluncur. Manfaat program ini kata Dodi tentunya tidak samai ke tujuan.

“Sertifikat PPAN ini banyak dikuasai oleh pejabat dan pemilik uang, bukan warga petani,” bebernya.

Saat PT. ANA melakukan progam kemitraan, masyarakat Molino menolak untuk mengakui sertifikat tersebut. Alasannya kata Dodi karena akan mengurangi hak masyarakat desa dalam perolehan plasma.

Selanjutnya ditempuh jalan tengah dengan cara berbagi. Sebagian besar menerima, tapi ada pula pemilik sertifikat yang didampingi Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit yang tetap tidak menyetujui tuntutan masyarakat Molino untuk berbagi.

Hal ini sampai diadukan ke Sekab Morut Musda Guntur dan kemudian dilakukan pertemuan antar pihak yang berkeberatan dengan Kades dan pengurus Koperasi Desa Molino.

“Pemdes dan masyarakat tetap bersikukuh pada jalan tengah untuk saling berbagi. Jika tidak setuju, maka proses penerbitan sertifikat PPAN tersebut akan digugat oleh masyarakat Molino,” tandasnya.

Terkait keterangan Dodi, Radar Sulteng selanjutnya mengkonfirmasi Kepala Desa Molino Muhtar dan Ketua BPD Molino Mastam serta Ketua Koperasi Desa Molino Agustinus Batulapa.

Muhtar yang dihubungi via telepon mengakui penolakan program PPAN oleh masyarakat disebabkan warga asli Molino tidak dapat lahan dari sertifikasi tersebut.

Menurut Muhtar, program PPAN diluncurkan sekira tahun 2008, atau saat Morowali belum dimekarkan. Sayangnya program itu baru diketahui masyarakat Molino pada 2010. Padahal, Molino merupakan daerah transmigrasi penempatan 1988.

“Setelah ketahuan masyarakat disini mulai ramai demo ke Morowali,” ujarnya.

Lanjut dijelaskan Muhtar, ia pernah menyurat ke kanwil BPN Sulteng terkait persoalan PPAN yang salah sasaran. Surat itu baru dibalas setelah ia menjabat kades. Isi tentang peninjauan kembali program PPAN.

Selain mengadukan masalah ke kanwil, Muhtar kerap berkonsultasi denga mantan Bupati Morut almarhum Aptripel Tumimomor.

Bupati saat itu meminta pemerintah desa untuk mengatur persoalan PPAN agar dituntaskan. Salah satu cara dengan membagi dua lahan itu.

“Kami sudah ke kanwil BPN Sulteng, menceritakan kronologis tanah itu. Almarhum bupati Aptripel juga meminta agar persoalan ini diatur baik, sebab urusannya akan kembali mundur dari awal,” ungkapnya.

Muhtar mengatakan, pola bagi dua lahan PPAN sebenarnya sudah disetujui hampir 60 persen pemilik sertifikat. Termasuk dirinya yang sebelumnya membeli sertifikat tersebut. Karena jika melihat dari sisi hukum, sertifikat PPAN ada setelah PT ANA beraktifitas.

Jika nanti pemilik PPAN menggugat, perusahaan malah senang, karena lahan itu otomatis kembali ke negara. Selanjutnya masyarakat hanya mendapatkan 20 persen dari luasan lahan itu.

“Sebagai kepala desa saya juga tidak mau dengan pola 20 persen itu. Saya sendiri punya sertifikat PPAN yang saya beli. Tapi saya mau berbagi,” tandasnya.

Muhtar juga menyebut mantan petinggi BPN Morowali berinisial MD menguasai banyak bidang dari lahan PPAN. Namun oknum itu sudah bersedia membagi dua lahannya. Sementara salah seorang warga berinisial Y masih enggan. Pasalnya sertifikat itu sudah diperjualbelikan.

“Mantan kepala BPN Morowali punya banyak sertifikat. Tapi dia suah mau berbagi,” bebernya.

Terkait pertemuan yang dimediasi Sekkab Morut beberapa waktu lalu, Muhtar juga mengaku dirinya Pemkab agar mengundang pemilik sertifikat untuk bersama-sama turun lapangan untuk melakukan validasi lahan.

“Banyak nama pemilik sertifikat PPAN tidak jelas orangnya. Jujur saya bosan urus ini, karena sudah berulang-ulang dan tidak ada jalan keluarnya,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua BPD Molino berpendapat bahwa lahan PPAN memang harus dibagi. Alasannya karena manfaat dari PPAN itu tidak dirasakan masyarakat Molino. Hal itu disebabkan pemilik PPAN adalah masyarakat luar desa.

“Cuma mantan kades dan beberapa orang keluarganya warga Molino. Sisanya orang lain bahkan mantan orang BPN juga punya PPAN. Mereka mainkan, kita tidak tahu,” ungkap Mastam via telepon.

Ia mengatakan, masyarakat Molino pernah akan menggugat sertifikat PPAN, namun dibatalkan. Langkah itu untuk mengungkap proses akal-akalan dalam penerbitan sertifikat yang dilakukan oknum-oknum terkait.

“Kita juga berpikir bahwa ada juga warga Molino menjadi korban karena membeli sertifikat PPAN itu. sementara mereka tidak tahu menahu,” katanya.

Menurut Mastam, jauh waktu sebelumnya tim validasi desa Molino telah meminta para pemegang sertifikat untuk menunjukkan lokasi lahan PPPAN. Proses itu guna mencocokkan kondisi sebenarnya berdasarkan foto rona awal areal izin lokasi perkebunan PT ANA.

“Tapi mereka tidak mau. Jangan sampai lahan dimaksud lokasinya di utara padahal sertifikatnya menujukan di selatan. Karena PPAN itu dikonsep di atas meja,” tandasnya.

Pola berbagi lahan, lanjut Mastam sudah disetujui 50an persen pemegang sertifikat, atau 200an hektare dari total 400an hektare lahan PPAN yang masuk areal tanam kebun sawit PT ANA.

Andai pemegang sertifikat tetap tidak mau berbagi, Mastam menyebut jalan lainnya yaitu menempuh jalur hukum. Jika nanti persoalan tetap berlarut, ia menyerankan lahan itu dikategorikan sebagai lahan sengketa agar dapat diatur oleh pemerintah.

“Kalau mau menuntut silahkan ke pengadilan. Karena pemerintah desa tidak mengambil hak mereka. Sertifikat itu tidak dimasukkan ke perusahaan,” sebutnya.

Sementara itu Agustinus Batulapa menyebut sedikitnya 700an petani Molino telah menerima manfaat plasma dari PT. ANA. Di desa itu katanya yang bermasalah tersisa sebagian kecil pemilik sertifikat PPAN.

“Sertifikat PPAN yang bermasalah menurut kami (koperasi) masih 115 hektare. Masalah sebenarnya karena masih ada pemilik yang tidak mau menyerahkan 1 hektare untuk masyarakat Molino,” terang Agus dihubungi via telepon.

Dia yang akrab disapa Agus menjelaskan, PT. ANA sebenarnya tidak ada masalah jika pemilik sertifikat PPAN tetap bertahan. Sebab perusahaan ini katanya ini tidak mengambil lahan. Di sisi lain, pengaturan lahan plasma sepenuhnya di atur di pemerintah desa.

“Nah sebagian pemilik PPAN ini tidak mau melepasnya. Sementara itu 200an hektare yang dikuasi oleh 100 orang sudah mau melepas atau telah setuju untuk berbagi dengan masyarakat Molino,” ujarnya.

Agus menuturkan, melihat kondisi dari persoalan lahan PPAN, semua yang menyerahkan lahan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan. Sebab pembeli sertifikat tidak mengetahui lokasi lahan PPAN itu. Bahkan sertifikat itu dibuat lalu diperjualbelikan hingga ke tangan ketiga.

Menurut Agus, salah seorang pemilik datang membawa 15 bidang sertifikat PPAN. Setelah dicek ternyata hanya empat hektare dari lahan ditanami sawit oleh PT. ANA yang masuk dalam desa Molino.

“Alhasil pemilik sertifikat kebinbgungan mau cari dimana sisa lahannya. Karena ternyata sertifikat yang dibelinya justru berada di desa-desa lain,” tadasnya.

Ia menambahkan, klaim kepemilikan lahan di Molino hingga ratusan hektare oleh satu pemilik dianggap tidak masuk akal. Pasalnya sebagian besar lahan desa itu berkontur gambut, sehingga untuk mengolahnya sangat sulit .

“Satu orang menguasai ratusan hektar lahan itu tidak masuk akal. Orang masuk ke hutan saja bisa tenggelam karena tanah gambut. Tapi dibalik semua ini, kalau kita berbagi ya rasanya cukuplah. Dan para pembeli ini bisa kembali modalnya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari 1.170 hektare luasan lahan perkebunan PT. ANA di Molino terdapat sertifikat validasi seluas 362,2 hektare. Selain itu 400,2 hektare lahan PPAN yang terbit kurun tahun 2008-2009.

Kemudian ditemukan sertifikat rutin seluas 180 hektare atau sebanyak 90 sertifikat. Namun setelah dilakukan pengukuran bersama yang masuk area kelola PT. ANA hanya 116,1 hektare. Selain itu terdapat pula SKT yang dipegang kelompok maupun individu yang masuk APL.

Sementara itu dari 7.056 hektare total luas lahan perkebunannya, PT. ANA menyiapkan 1.411,37 hektare masuk dalam rencana pembentukan kebun plasma. (ham)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.