Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

“Serang Balik”, PT Sonokeling akan Lapor ke Polda

Terkait Gugatan Petani Plasma Desa Oyom ke PN Tolitoli

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOLITOLI-Tidak tinggal diam atas gugatan hukum yang diajukan kelompok yang mengatasnamakan petani sawit plasma Desa Oyom, ke Pengadilan Negeri (PN) Tolitoli beberapa waktu lalu, PT Sonokeling Buana melalui kuasa hukumnya Moh. Sabrang SH, balik “menyerang”.

Dengan bukti dokumen dan beberapa bukti pendukung lainnya, PT Sonokeling melalui Moh. Sabrang, SH, telah melakukan upaya hukum, salah satunya menjawab semua gugatan kelompok petani plasma melalui kuasa hukumnya Fadli Adnan, SH., MH, di persidangan perdata, PN Tolitoli, Selasa (11/11).

“Setelah proses di pengadilan, pekan depan rencananya kami akan melapor balik kelompok atau koperasi yang mengatasnamakan petani plasma ke Polda Sulteng. Karena, semua tuduhan yang dialamatkan ke PT Sonokeling dalam gugatan itu tidak benar atau mengada-ada, dan utamanya perusahaan tidak pernah melakukan perjanjian bagi hasil, salah satu dasarnya adalah, HGU perusahaan berada di Buol bukan di Tolitoli,” ungkap Sabrang usai persidangan.

Lanjut Sabrang, dalam gugatannya, kelompok petani plasma Desa Oyom melalui kuasa hukum menganggap bahwa, PT Sonokeling telah melakukan penyerobotan lahan seluas 6000 hektare milik petani plasma atau pemilik lahan (SKPT).

“Sehingga ini juga dapat dipertanyakan, berapa luas wilayah Desa Oyom. Sementara dari data kepala desa, luas Desa Oyom itu hanya 1000 hektare (ha) saja, dan jumlah penduduk Oyom hanya kurang lebih 700 kk. Sehingga, apa yang disampaikan pihak kelompok yang mengatasnamakan petani plasma juga ke media juga terkesan mengada-ada, tidak benar,” kata Sabrang yang menyebutkan, berdasarkan sertifikat HGU nomor 002, 003 dan 004, posisi PT Sonokeling Buana berada di wilayah Kabupaten Buol, dan pihak perusahaan mengklaim hingga saat ini tidak pernah melakukan ikatan perjanjian baik tertulis maupun lisan mengenai bagi hasil perkebunan sawit.

Selain itu, lanjut Sabrang, SKPT yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mengajukan gugatan ke PN adalah palsu atau fiktif berdasarkan putusan pengadilan No 50 dan 51. Dan diketahui, ada sekitar 650 SKPT dinyatakan bodong, lantaran tidak ada bukti nyata keberadaan lahannya.
Kemudian, ada pula pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan mewakili masyarakat melakukan penggiringan opini, yakni seolah-olah perusahaan mengintimidasi masyarakat, dan ikut terlibat dalam kasus dua warga Oyom yang dipenjarakan.
“Ini semua tidak ada hubungannya dengan perusahaan, sebab mereka yang jadi korban atau pembeli SKPT lah yang melapor ke pihak berwajib karena SKPT fiktif-tidak ada lahannya, dan dua warga itu telah menjalani hukuman 2 tahun penjara, jadi perusahaan tidak ada kaitannya,” timpalnya lagi.

Mengenai batas wilayah antara Kabupaten Tolitoli dan Buol, kata Sabrang, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 61 tahun 2017, yang intinya menyebutkan bahwa jarak Desa Oyom hingga ke patok HGU PT Sonokeling di wilayah Buol sejauh 28 Kilometer. Sehingga, perusahaan mengklaim, PT Sonokeling masih berada di Kabupaten Buol sesuai batas HGU yang ada.

“Kesimpulan, perusahaan merasa dirugikan atas informasi yang disampaikan petani plasma melalui kuasa hukumnya Fadli Adnan. Sehingga, perusahaan setelah melakukan upaya hukum terkait gugatan di PN Tolitoli, juga akan melaporkan persoalan ini ke Polda Sulteng,” bebernya.(dni)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.