Sempat Ditutup, Tambang Kayuboko Kembali Beroperasi

- Periklanan -

PARIMO – Setelah lama dikabarkan tutup, aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Kayuboko diduga kembali beroperasi.

Sebelumnya, aktivitas di lokasi tambang tersebut berhenti total sehari sebelum kedatangan Kapolri ke Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Informasi yang diperoleh, pada saat itu, sejumlah alat berat yang digunakan untuk menggali di lokasi pertambangan langsung diturunkan secara diam-diam. “Sudah turun semua alat berat, sudah tidak ada lagi aktivitas di sana,” ujar sumber Radar Sulteng minta tidak disebutkan.

Saat ini kembali terdengar informasi bahwa aktivitas penambangan di wilayah tersebut kembali beroperasi. Sumber resmi Radar Sulteng mengakui adanya aktivitas para penambang.

Namun, proses penambangan sudah dilakukan secara diam-diam  oleh masyarakat setempat maupun yang berasal dari luar desa. “Masih ada yang mendulang secara tradisional, ada masyarakat di sini, ada juga yang dari luar. Kalaupun pakai alat berat menunggu komando,” ungkap sumber lagi.

Hasil yang mereka dapatkan bervariasi, kisaran ratusan ribu yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Lokasi penambangan dilakukan di area perkebunan milik masyarakat.

- Periklanan -

“Tidak terlalu banyak juga hasilnya. Dapatnya biasa ratusan ribu. Karena di sana (desa) ada juga yang beli emas,” kata dia.

Dikonfirmasi terkait aktivitas pertambangan emas di Desa Kayuboko, Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, mengatakan bahwa ada rencana wilayah Kayuboko akan dijadikan wilayah pertambangan.

“Artinya begini, sekarang tata ruang wilayah kita lagi proses perubahan di kementerian ATR, akibat bencana terjadi perubahan tata ruang wilayah, salah satunya Parimo yang dirubah tata ruang wilayahnya. Kesempatan ini, untuk mengajukan bagaimana menjadi wilayah pertambangan umum,”jelasnya.

Setelah itu, dibuatkan lagi zonasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Perusahaan bisa bekerjasama, tetapi bekerjasama dengan koperasi. “Koperasi itu ada rakyat di dalam, atau BUMDES, dengan sistem pertambangan rakyat, tidak menggunakan bahan kimia dan lain-lain,”paparnya.

Ia menambahkan, mengapa beberapa wilayah diantara nya, Desa Kayuboko, Lemusa dan Salubanga di dorong untuk menjadi WPR atau Wilayah Pertambangan Umum, agar supaya tidak ada lagi ilegal. Selain itu, pola pengolahan lingkungannya juga akan diatur, agar supaya tidak ada dampak lingkungannya.

“Jadi kami tidak menghalangi investasi pertambangan, cuma kami ingin legal dalam proses pengolahan. Supaya masyarakat tidak dikejar-kejar aparat penegak hukum terkait pengolahan tambang ini,” tandasnya. (iwn)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.